Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Sabtu, 20 April 2019 - 21:15 WIB

Agus Pambagio: Taksi Online Harus Mau Diatur Pemerintah

Oleh : Epr | Jumat, 02 Maret 2018 - 09:46 WIB

ilustrasi taksi online
ilustrasi taksi online
JAKARTA _ Menteri Perhubungan harus tegas menerapkan aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengaku heran dengan driver online yang tidak mau diatur.

Permenhub itu diterbitkan demi adanya kejelasan status hukum terhadap keberadaan taksi online.

"Banyak mau diatur karena perlu kejelasan. Nah, itu aturan sudah dibikin tiga kali, tapi dilawan terus. Sekarang maunya apa? Apakah mereka tidak sadar kalau (tanpa pengaturan malah terjebak,red) dalam penjajahan baru. Kan itu yang untung bukan driver, tapi operator. Karena itu dibutuhkan pengaturan," ujar Agus Pambagio ketika sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dari Makasar Kamis ,(1/3 2018)

Agus mengingatkan, tidak ada ada negara di dunia ini yang tidak mengatur keberadaan taksi online. Tujuannya, untuk menjaga hal-hal tak diinginkan terhadap sopir taksi online dan penumpang.

"Kalau tidak mau, mereka diusir. Di Kopenhagen diusir. Kemudian di Inggris tidak diperpanjang (izinnya) kecuali dia (taksi online) memperbaiki (kebijakan) dan itu sudah jalan," ucapnya.

Agus kemudian mencontohkan, keberadaan taksi-taksi online di sejumlah negara, kini telah berstiker pada bagian depan, belakang, dan kedua sisi mobil online. Lengkap dengan nomor telepon dan nama perusahaan.

"Jadi itu harus, karena demi keselamatan penumpang. Sekarang kalau ada yang bilang tidak setuju, ini kan aneh. Jadi intinya harus diatur. Isi Permenhubnya menurut saya juga sudah tepat. Dijalani saja dulu, nanti dashboardnya keluar dari Kementerian Komunikasi dan Informasi 1 Februari mendatang," ucapnya.

Dashboard yang bakal dikeluarkan oleh Kominfo, kata Agus kemudian, nantinya akan dipegang oleh Kominfo, Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan. Alat tersebut penting untuk mengetahui apakah ada pihak yang melanggar aturan.


"Jadi semua daftar saja dulu. Harus mau diatur, kalau tidak mau, enggak usah beroperasi," katanya.

Komentar Berita

Berita Lainnya

Hasil Hitung Cepat Sesuai Ekspektasi, Arus Modal Asing Mengalir Deras

Ekbis 19 April 2019 - 06:50 WIB

Hasil Hitung Cepat Sesuai Ekspektasi, Arus Modal Asing Mengalir Deras

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 25 poin atau 0,4 persen ke 6.507 di akhir perdagangan Kamis (18/4/2019). Sebanyak 206 saham naik, 212…

Kompas.com

Ilustrasi.

Opini 19 April 2019 - 05:22 WIB

Jangan Baper

Publik tiba-tiba heboh. Gara-gara ada tayangan di sebuah stasiun televisi nasional yang memperlihatkan keanehan. Ada tayangan hasil quick count dari sejumlah lembaga…

Ilustrasi penghitungan suara (Ari Saputra/detikcom)

Politik 19 April 2019 - 01:39 WIB

LSI Denny JA Klarifikasi Hasil QC Pilpres Sementara di Indosiar yang Viral

Jakarta - Lembaga survei LSI Denny JA memberi klarifikasi terkait hasil quick count (QC) sementara Pilpres 2019 yang ditayangkan di stasiun televisi Indosiar yang…

detik.com

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Politik 19 April 2019 - 00:46 WIB

Ekspresi Sandi Ramai Dibahas Warganet, Ini Kata Pakar Gestur

JAKARTA -- Warganet menyoroti ekspresi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut Sandiaga Salahuddin Uno selama mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto…

republika.co.id

Time to Say GOOD BYE

Ekbis 19 April 2019 - 00:06 WIB

Induk SCTV Sudah Rugi Rp 1,9 T Karena BBM

Jakarta - Mulai tanggal 31 Mei 2019, aplikasi pesan instan BBM, yang dulunya bernama Blackberry Messenger, akan resmi setop beroperasi di Indonesia. BBM harus tutup…

detik.com

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik.

Politik 16 April 2019 - 23:32 WIB

Tangkap Timses M Taufik, Gerindra Sebut Polisi Langkahi Aturan

Partai Gerakan Indonesia Raya menilai, Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Jakarta Utara telah melangkahi aturan dalam melakukan operasi tangkap tangan terhadap…

Viva.co.id

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja (kiri), anggota Bawaslu M. Afifudin, Ketua Bawaslu Abhan, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar ketika akan menggelar konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (16-4-2019). (Foto: Asep Firmansyah)

Politik 16 April 2019 - 18:32 WIB

Bawaslu rekomendasikan PSU dan penggantian PPLN Kuala Lumpur

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) dan penggantian Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur