Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Sabtu, 17 November 2018 - 02:50 WIB

Saksi : BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI

Oleh : EB | Kamis, 16 Agustus 2018 - 22:13 WIB

Mantan Mensesneg Bambang Kesowo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kambis (16/8/2018). Ia mengatakan BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI
Mantan Mensesneg Bambang Kesowo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kambis (16/8/2018). Ia mengatakan BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI
JAKARTA - Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Bambang Kesowo mengatakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) merupakan lembaga spesial yang dirancang khusus untuk menyelesaikan persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal tersebut lantaran BPPN memiliki kewenangan khusus sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1999 yang dirubah dengan Nomor 47 Tahun 2001.

"Menurut pandangan saya, saya ditanya waktu itu faktanya spesialis, saya jawab ya (Spesialis) karena dirancang khusus," katanya saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

"Kewenanagan lebih rinci itu sebetulnya lebih bersifat khusus. Wong sebetulnya bisa mengambil alih RUPS, kewenangan direksi - direksi bagi bank-bank, sampai sedimikian rupa. Betapa keadaannya sangat serius pada satu titik dan betapa desain untuk membuat bab untuk menangani itu memang by desaign, diniati betul (pembentukan BPPN)," imbuhnya.

Saksi menjelaskan bahwa rancangan pembentukan BPPN oleh pemerintah dan DPR dilatar belakangi untuk mengambil langkah penyehatan perbankan yang ketika itu terkena imbas gejolak krisis yang sangat luar biasa.

"Ketika itu bersama-sama DPR disepakati harus ada satu cara yang lebih keras dan lebih pamungkas melalui penambahan pasal 37 A. Sudah lah kita bentuk badan khusus (BPPN) untuk segera menyelesaikan badan ini (BLBI), Ini yang sebetulnya dalam sejarah kita itu baru," ujarnya.

Ihwal penyelesaian hutang BLBI melalui out court settlement atau di luar pengadilan, kata dia, didasarkan pada perjanjian awal yang dilakukan Bank Indonesia kepada bank penerima Bantuan Likuiditas yakni perjanjian Perdata, maka kewajiban yang paling utama adalah mengembalikan piutang.

"Mekanismenya karena dasarnya BI dan bank itu perdata (perjanjian perdata), Maka penyelesaian itu (Perdata) lebih diutamakan dan pengembalian untuk memperoleh dana atau aset-aset yang dianggap bisa menjadi dana itu yang menjadi prioritas," jelasnya.

"Ini yang digariskan juga didalam Peraturan pemerintah nya itu. Itu arahnya demikian. jadi memang desain untuk membuat badan khusus (BPPN) dan untuk menyelesaikan persoalan yang khusus itu, saya katakan Itu by desain, diniati betul," imbuhnya.

Selain itu, Saksi juga mengatakan bahwa penyelesaian diluar persidangan, kata dia merupakan suatu 'spesialisnya' lembaga BPPN. Bahkan pemerintah ketika itu telah memikirkan dan mempertimbangkan penyelesaian tersebut dengan berbagai akibat dan konsekuensinya.

"Pemerintah berpikirnya gimana menyelesaikan krisis secepat-cepatnya. (Agar) bisa mendapatkan kembali kekayaan yang dulu di pinjamkan. Pemerintah juga punya wajah privat. Ketika dia berwajah privat pemerintah juga punya rasa takut kalah. Jangan-jangan nanti upaya mendapatkan ini tidak sepenuhnya karena ada kemungkinan kalah. Karena wajah perdata ini tadi (penyelesaian perdata) Jadi gimana caranya supaya bisa (mengembalikan dengan) cepat," tegasnya.

Selain memikirkan kecepatan, kata dia, pemerintah juga memikirkan efektifitas penyelesaian hutang BLBI saat dibentuknya BPPN.

Hal tersebut didasarkan pada penambahan pasal 37 Huruf A UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan PP Nomor 17 Tahun 1999 yang dirubah dengan Nomor 47 Tahun 2001.

"Bukan hanya persoalan kecepatan saja tetapi juga efektiftas, ini dipikirkan dan dijadikan pertimbangan dan ini sebenarnya dimungkinkan ketika desain dalam pasal 37 tambahan a kalau tidak keliru undang-undang perbankan dengan sadar mendesain kalo ada penyelesaian ke arah seperti itu. Ketika seperti meminta, memungkinkan dan ini diperkuat dalam PP 17 untuk mewujudkan badan khusus itu untuk mengambil langkah-langkah yang karakternya perdata sekali," katanya.

Dia kembali menegaskan bahwa dipilihnya penyelesaian diluar pengadilan merupakan hal yang paling tepat dan sudah dipikirkan jauh - jauh hari oleh pemerintah.

"Itu jalan paling tepat dan dipikirkan untuk bisa memperoleh kembali kekayaan negara yang dulu dipinjamkan. Itu sebabnya disamping masalah dana-dana yang sifatnya kontan, aset yang likuid pun kalo bisa cepat diambil dan bisa segera di uangkan. Tetapi walaupun diberi batas pada waktu itu untuk bisa menjualnya. Kalo tidak salah 1 Triliun," katanya

Komentar Berita

Berita Lainnya

Sejumlah mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 November 2018.

Ekbis 16 November 2018 - 00:05 WIB

Ada Investor Berminat Suntik Dana, Apakah Merpati akan Diprivatisasi?

Peluang PT Merpati Nusantara Airlines untuk beroperasi kembali terbuka setelah Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaian permohonan Penundaan Kewajiban…

Viva.co.id

Test drive MINI Cooper Countryman di Tangerang, 13 November 2018. Tempo/Muhammad Kurnianto

Otomotif 14 November 2018 - 06:46 WIB

Akselerasi MINI Cooper Baru 6,7 Detik, Simak Speknya dan Harganya

MINI meluncurkan empat kendaraan terbarunya yakni new MINI Cooper 3 Door, new MINI Cooper S 3 Door, new MINI Cooper 5 Door, New MINI Cooper Countryman rakitam lokal…

Tempo.co

Yanto Suryawan - Head of Marketing Digital Hub, Sinar Mas Land, sedang menjelaskan BSD City yang bertransformasi menjadi Smart City & proyek Digital Hub, BSD City.

Ekbis 14 November 2018 - 06:27 WIB

Bengkel Animasi Bersama Sinar Mas Land dan Intel Selenggarakan Indonesian CG Heroes.

Hadir pakar animasi ternama seperti Ronny Gani – Senior Animator Film Avengers: Infinity War, Rini Sugianto – Senior Animator Film The Hobbit: The Desolation…

Letkol CKM dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, dokter Spesialis radiologi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Dok.TEMPO/ Jacky Rachmansyah\

Nasional 13 November 2018 - 00:44 WIB

Warga Vietnam Terapi Cuci Otak, Dokter Terawan: Datangkan Devisa

Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto, Mayor Jenderal Terawan Agus Putranto atau Dokter Terawan mengatakan, metode Medical Digital Substraction Angiogram…

Tempo.co

Presiden Jokowi berbincang dengan sejumlah pedagang saat melakukan blusukan ke Pasar Anyar, di Kota Tangerang, Banten, Ahad, 4 November 2018. Foto: Biro Pers Setpres.

Politik 09 November 2018 - 12:52 WIB

Usai Sindir Politikus Sontoloyo, Jokowi Sebut Politik Genderuwo

Jakarta - Usai polemik ihwal politikus sontoloyo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir aksi para politikus yang gemar menyebar propaganda menakutkan. Jokowi…

Tempo.co

Monik William – Deputy Group CEO Sinar Mas Land bersama dengan Nariman Prasetyo – Direktur Utama PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di BSD City (8/11).

Ekbis 09 November 2018 - 06:34 WIB

Sinar Mas Land dan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Akan Bangun Rusunami Sederhana di BSD City

Rusunami tersebut akan dibangun di BSD City, mengusung konsep hunian yang sederhana namun berkualitas dengan harga terjangkau. Rusunami ini memiliki akses strategis…

Aktivitas Hasan Sentot menyalurkan sedekah nasi bungkus dari para donatur dengan sasaran fakir miskin disekitar kota Surabaya.

Ekbis 07 November 2018 - 12:36 WIB

Mantan Wartawan Ini Geluti Layanan Sedekah Nasi Bungkus

Surabaya - Berusaha sambil beribadah. Mungkinkah? Ini yang sekarang dilakukan Hasan Sentot, mantan wartawan SCTV di Surabaya. Pria kelahiran Banyuwangi ini punya…

ngopibareng.id