Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Minggu, 17 Februari 2019 - 22:31 WIB

Saksi : BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI

Oleh : EB | Kamis, 16 Agustus 2018 - 22:13 WIB

Mantan Mensesneg Bambang Kesowo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kambis (16/8/2018). Ia mengatakan BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI
Mantan Mensesneg Bambang Kesowo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kambis (16/8/2018). Ia mengatakan BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI
JAKARTA - Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Bambang Kesowo mengatakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) merupakan lembaga spesial yang dirancang khusus untuk menyelesaikan persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal tersebut lantaran BPPN memiliki kewenangan khusus sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1999 yang dirubah dengan Nomor 47 Tahun 2001.

"Menurut pandangan saya, saya ditanya waktu itu faktanya spesialis, saya jawab ya (Spesialis) karena dirancang khusus," katanya saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

"Kewenanagan lebih rinci itu sebetulnya lebih bersifat khusus. Wong sebetulnya bisa mengambil alih RUPS, kewenangan direksi - direksi bagi bank-bank, sampai sedimikian rupa. Betapa keadaannya sangat serius pada satu titik dan betapa desain untuk membuat bab untuk menangani itu memang by desaign, diniati betul (pembentukan BPPN)," imbuhnya.

Saksi menjelaskan bahwa rancangan pembentukan BPPN oleh pemerintah dan DPR dilatar belakangi untuk mengambil langkah penyehatan perbankan yang ketika itu terkena imbas gejolak krisis yang sangat luar biasa.

"Ketika itu bersama-sama DPR disepakati harus ada satu cara yang lebih keras dan lebih pamungkas melalui penambahan pasal 37 A. Sudah lah kita bentuk badan khusus (BPPN) untuk segera menyelesaikan badan ini (BLBI), Ini yang sebetulnya dalam sejarah kita itu baru," ujarnya.

Ihwal penyelesaian hutang BLBI melalui out court settlement atau di luar pengadilan, kata dia, didasarkan pada perjanjian awal yang dilakukan Bank Indonesia kepada bank penerima Bantuan Likuiditas yakni perjanjian Perdata, maka kewajiban yang paling utama adalah mengembalikan piutang.

"Mekanismenya karena dasarnya BI dan bank itu perdata (perjanjian perdata), Maka penyelesaian itu (Perdata) lebih diutamakan dan pengembalian untuk memperoleh dana atau aset-aset yang dianggap bisa menjadi dana itu yang menjadi prioritas," jelasnya.

"Ini yang digariskan juga didalam Peraturan pemerintah nya itu. Itu arahnya demikian. jadi memang desain untuk membuat badan khusus (BPPN) dan untuk menyelesaikan persoalan yang khusus itu, saya katakan Itu by desain, diniati betul," imbuhnya.

Selain itu, Saksi juga mengatakan bahwa penyelesaian diluar persidangan, kata dia merupakan suatu 'spesialisnya' lembaga BPPN. Bahkan pemerintah ketika itu telah memikirkan dan mempertimbangkan penyelesaian tersebut dengan berbagai akibat dan konsekuensinya.

"Pemerintah berpikirnya gimana menyelesaikan krisis secepat-cepatnya. (Agar) bisa mendapatkan kembali kekayaan yang dulu di pinjamkan. Pemerintah juga punya wajah privat. Ketika dia berwajah privat pemerintah juga punya rasa takut kalah. Jangan-jangan nanti upaya mendapatkan ini tidak sepenuhnya karena ada kemungkinan kalah. Karena wajah perdata ini tadi (penyelesaian perdata) Jadi gimana caranya supaya bisa (mengembalikan dengan) cepat," tegasnya.

Selain memikirkan kecepatan, kata dia, pemerintah juga memikirkan efektifitas penyelesaian hutang BLBI saat dibentuknya BPPN.

Hal tersebut didasarkan pada penambahan pasal 37 Huruf A UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan PP Nomor 17 Tahun 1999 yang dirubah dengan Nomor 47 Tahun 2001.

"Bukan hanya persoalan kecepatan saja tetapi juga efektiftas, ini dipikirkan dan dijadikan pertimbangan dan ini sebenarnya dimungkinkan ketika desain dalam pasal 37 tambahan a kalau tidak keliru undang-undang perbankan dengan sadar mendesain kalo ada penyelesaian ke arah seperti itu. Ketika seperti meminta, memungkinkan dan ini diperkuat dalam PP 17 untuk mewujudkan badan khusus itu untuk mengambil langkah-langkah yang karakternya perdata sekali," katanya.

Dia kembali menegaskan bahwa dipilihnya penyelesaian diluar pengadilan merupakan hal yang paling tepat dan sudah dipikirkan jauh - jauh hari oleh pemerintah.

"Itu jalan paling tepat dan dipikirkan untuk bisa memperoleh kembali kekayaan negara yang dulu dipinjamkan. Itu sebabnya disamping masalah dana-dana yang sifatnya kontan, aset yang likuid pun kalo bisa cepat diambil dan bisa segera di uangkan. Tetapi walaupun diberi batas pada waktu itu untuk bisa menjualnya. Kalo tidak salah 1 Triliun," katanya

Komentar Berita

Berita Lainnya

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima pendiri sekaligus CEO Bukalapak.com Achmad Zaky (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Nasional 16 Februari 2019 - 11:59 WIB

CEO Bukalapak sampaikan permintaan maaf ke Presiden Jokowi

Pendiri dan CEO Bukalapak Ahmad Zaky secara pribadi menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo soal cuitan di akun Twitternya beberapa waktu lalu.…

Antaranews.com

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto.

Hukum 15 Februari 2019 - 21:02 WIB

MA Sahkan Pembubaran HTI, Tolak Kasasi

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Putusan itu tertanggal Kamis 14 Februari 2019. Perkara nomor 27 K/TUN/2019 itu diadili oleh ketua…

Viva.co.id

Utang luar negeri naik menjadi Rp5.312 triliun

Ekbis 15 Februari 2019 - 20:09 WIB

Utang luar negeri naik menjadi Rp5.312 triliun

Utang luar negeri Indonesia naik 6,9 persen secara tahun ke tahun pada akhir triwulan IV 2018 menjadi 376,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp5.312 triliun (asumsi…

Antaranews.com

Ekonom senior Indef Faisal Basri. (ANTARA News/Ade Irma Junida)

Ekbis 14 Februari 2019 - 20:57 WIB

Indef: jalan tol bukan solusi turunkan biaya logistik

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebut jalan tol bukanlah solusi efektif untuk menurunkan biaya logistik.…

Antaranews.com

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Politik 14 Februari 2019 - 15:20 WIB

Fahri Hamzah Minta Pemerintah Klarifikasi Kabar Prabowo Dilarang Salat

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, ikut menyoroti soal Capres RI nomor 02 Prabowo Subianto yang dilarang salat Jumat di salah satu masjid di kota Semarang. Fahri…

Viva.co.id

Foto: Jeremy Teti (Pinkan Anggraini/detikHOT)

Hiburan 13 Februari 2019 - 00:16 WIB

Jeremy Teti Suka Wanita Seperti Yeyen Lydia, Karena Seksi?

Jeremy Teti mengungkapkan sosok wanita idamannya. Eks pembawa berita itu menyebutkan satu nama artis Indonesia yang dinilai masuk kriterianya, yakni artis Yeyen…

detik.com

Department Head CSR BSD City – Idham Muchlis (keempat dari kiri) memberikan beasiswa coding kepada orang tua penerima beasiswa (keenam dari kanan).

Teknologi 10 Februari 2019 - 18:17 WIB

Sinar Mas Land Bersama Techpolitan Berikan Program Beasiswa Coding

Sinar Mas Land bersama Techpolitan memberikan program beasiswa Coding kepada warga sekitar BSD City untuk dilatih menjadi programmer handal.