Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Rabu, 17 Juli 2019 - 21:23 WIB

Saksi : BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI

Oleh : EB | Kamis, 16 Agustus 2018 - 22:13 WIB

Mantan Mensesneg Bambang Kesowo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kambis (16/8/2018). Ia mengatakan BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI
Mantan Mensesneg Bambang Kesowo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kambis (16/8/2018). Ia mengatakan BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI
JAKARTA - Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Bambang Kesowo mengatakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) merupakan lembaga spesial yang dirancang khusus untuk menyelesaikan persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal tersebut lantaran BPPN memiliki kewenangan khusus sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1999 yang dirubah dengan Nomor 47 Tahun 2001.

"Menurut pandangan saya, saya ditanya waktu itu faktanya spesialis, saya jawab ya (Spesialis) karena dirancang khusus," katanya saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

"Kewenanagan lebih rinci itu sebetulnya lebih bersifat khusus. Wong sebetulnya bisa mengambil alih RUPS, kewenangan direksi - direksi bagi bank-bank, sampai sedimikian rupa. Betapa keadaannya sangat serius pada satu titik dan betapa desain untuk membuat bab untuk menangani itu memang by desaign, diniati betul (pembentukan BPPN)," imbuhnya.

Saksi menjelaskan bahwa rancangan pembentukan BPPN oleh pemerintah dan DPR dilatar belakangi untuk mengambil langkah penyehatan perbankan yang ketika itu terkena imbas gejolak krisis yang sangat luar biasa.

"Ketika itu bersama-sama DPR disepakati harus ada satu cara yang lebih keras dan lebih pamungkas melalui penambahan pasal 37 A. Sudah lah kita bentuk badan khusus (BPPN) untuk segera menyelesaikan badan ini (BLBI), Ini yang sebetulnya dalam sejarah kita itu baru," ujarnya.

Ihwal penyelesaian hutang BLBI melalui out court settlement atau di luar pengadilan, kata dia, didasarkan pada perjanjian awal yang dilakukan Bank Indonesia kepada bank penerima Bantuan Likuiditas yakni perjanjian Perdata, maka kewajiban yang paling utama adalah mengembalikan piutang.

"Mekanismenya karena dasarnya BI dan bank itu perdata (perjanjian perdata), Maka penyelesaian itu (Perdata) lebih diutamakan dan pengembalian untuk memperoleh dana atau aset-aset yang dianggap bisa menjadi dana itu yang menjadi prioritas," jelasnya.

"Ini yang digariskan juga didalam Peraturan pemerintah nya itu. Itu arahnya demikian. jadi memang desain untuk membuat badan khusus (BPPN) dan untuk menyelesaikan persoalan yang khusus itu, saya katakan Itu by desain, diniati betul," imbuhnya.

Selain itu, Saksi juga mengatakan bahwa penyelesaian diluar persidangan, kata dia merupakan suatu 'spesialisnya' lembaga BPPN. Bahkan pemerintah ketika itu telah memikirkan dan mempertimbangkan penyelesaian tersebut dengan berbagai akibat dan konsekuensinya.

"Pemerintah berpikirnya gimana menyelesaikan krisis secepat-cepatnya. (Agar) bisa mendapatkan kembali kekayaan yang dulu di pinjamkan. Pemerintah juga punya wajah privat. Ketika dia berwajah privat pemerintah juga punya rasa takut kalah. Jangan-jangan nanti upaya mendapatkan ini tidak sepenuhnya karena ada kemungkinan kalah. Karena wajah perdata ini tadi (penyelesaian perdata) Jadi gimana caranya supaya bisa (mengembalikan dengan) cepat," tegasnya.

Selain memikirkan kecepatan, kata dia, pemerintah juga memikirkan efektifitas penyelesaian hutang BLBI saat dibentuknya BPPN.

Hal tersebut didasarkan pada penambahan pasal 37 Huruf A UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan PP Nomor 17 Tahun 1999 yang dirubah dengan Nomor 47 Tahun 2001.

"Bukan hanya persoalan kecepatan saja tetapi juga efektiftas, ini dipikirkan dan dijadikan pertimbangan dan ini sebenarnya dimungkinkan ketika desain dalam pasal 37 tambahan a kalau tidak keliru undang-undang perbankan dengan sadar mendesain kalo ada penyelesaian ke arah seperti itu. Ketika seperti meminta, memungkinkan dan ini diperkuat dalam PP 17 untuk mewujudkan badan khusus itu untuk mengambil langkah-langkah yang karakternya perdata sekali," katanya.

Dia kembali menegaskan bahwa dipilihnya penyelesaian diluar pengadilan merupakan hal yang paling tepat dan sudah dipikirkan jauh - jauh hari oleh pemerintah.

"Itu jalan paling tepat dan dipikirkan untuk bisa memperoleh kembali kekayaan negara yang dulu dipinjamkan. Itu sebabnya disamping masalah dana-dana yang sifatnya kontan, aset yang likuid pun kalo bisa cepat diambil dan bisa segera di uangkan. Tetapi walaupun diberi batas pada waktu itu untuk bisa menjualnya. Kalo tidak salah 1 Triliun," katanya

Komentar Berita

Berita Lainnya

Pertemuan Jokowi-Prabowo di kereta MRT.

Nasional 13 Juli 2019 - 11:40 WIB

Jokowi Ungkap Alasan Bertemu Prabowo di Kereta MRT

Lokasi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak disangka-sangka. Keduanya ternyata memilih bertemu di dalam…

Viva.co.id

Presiden Joko Widodo bertemu calon presiden, Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

Nasional 13 Juli 2019 - 11:21 WIB

Momen Jokowi-Prabowo Berpelukan, Akhiri Era "Cebong" dan "Kampret"

Presiden Joko Widodo akhirnya kembali bertemu dengan mantan rival dua kalinya dalam ajang pemilihan presiden, Prabowo Subianto di Stadion MRT Lebak Bulus, Sabtu…

Kompas.com

Jokowi bertemu dengan Prabowo. (Andhika/detikcom)

Nasional 13 Juli 2019 - 10:15 WIB

Akhirnya! Jokowi dan Prabowo Bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya bertemu hari ini. Mereka bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus. Prabowo sebelumnya…

detik.com

Bendera Gerindra

Opini 04 Juli 2019 - 15:12 WIB

Gerindra Mau Jadi Oposisi atau “Oplosan”

Gerindra harus menjadi oposisi jika ingin suaranya tetap besar. Artinya , oposisi merupakan pilihan terbaik bagi Gerindra ketimbang menjadi “oplosan”

Salah satu sudut Pesantrean Zamzam Assyifa yang menempati bangunan apartemen, di Margonda Depok.

Religi 04 Juli 2019 - 05:26 WIB

Pesantren Di Apartemen

Sejauh yang saya tahu, ini pesantren pertama di Indonesia yang menempati kompleks apartemen. Menempati 15 lantai dari satu tower apartemen tersebut.

Fatma Bahalwan

Ekbis 25 Juni 2019 - 20:56 WIB

Natural Cooking Class ala Fatma Bahalwan

Dari kegiatan memasak itu, Fatma kini menulis banyak buku best seller di bidang kuliner

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA

Ekbis 25 Juni 2019 - 00:45 WIB

AirAsia Pindah ke Bandara Kertajati pada 30 Juni, Lion Mulai 1 Juli

Maskapai AirAsia dan Lion Air akan memindahkan penerbangan rute domestiknya dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)…

katadata.co.id