Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Senin, 24 September 2018 - 00:41 WIB

Saksi : BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI

Oleh : EB | Kamis, 16 Agustus 2018 - 22:13 WIB

Mantan Mensesneg Bambang Kesowo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kambis (16/8/2018). Ia mengatakan BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI
Mantan Mensesneg Bambang Kesowo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kambis (16/8/2018). Ia mengatakan BPPN Lembaga Lex Specialis Untuk Selesaikan Persoalan BLBI
JAKARTA - Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Bambang Kesowo mengatakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) merupakan lembaga spesial yang dirancang khusus untuk menyelesaikan persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal tersebut lantaran BPPN memiliki kewenangan khusus sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1999 yang dirubah dengan Nomor 47 Tahun 2001.

"Menurut pandangan saya, saya ditanya waktu itu faktanya spesialis, saya jawab ya (Spesialis) karena dirancang khusus," katanya saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

"Kewenanagan lebih rinci itu sebetulnya lebih bersifat khusus. Wong sebetulnya bisa mengambil alih RUPS, kewenangan direksi - direksi bagi bank-bank, sampai sedimikian rupa. Betapa keadaannya sangat serius pada satu titik dan betapa desain untuk membuat bab untuk menangani itu memang by desaign, diniati betul (pembentukan BPPN)," imbuhnya.

Saksi menjelaskan bahwa rancangan pembentukan BPPN oleh pemerintah dan DPR dilatar belakangi untuk mengambil langkah penyehatan perbankan yang ketika itu terkena imbas gejolak krisis yang sangat luar biasa.

"Ketika itu bersama-sama DPR disepakati harus ada satu cara yang lebih keras dan lebih pamungkas melalui penambahan pasal 37 A. Sudah lah kita bentuk badan khusus (BPPN) untuk segera menyelesaikan badan ini (BLBI), Ini yang sebetulnya dalam sejarah kita itu baru," ujarnya.

Ihwal penyelesaian hutang BLBI melalui out court settlement atau di luar pengadilan, kata dia, didasarkan pada perjanjian awal yang dilakukan Bank Indonesia kepada bank penerima Bantuan Likuiditas yakni perjanjian Perdata, maka kewajiban yang paling utama adalah mengembalikan piutang.

"Mekanismenya karena dasarnya BI dan bank itu perdata (perjanjian perdata), Maka penyelesaian itu (Perdata) lebih diutamakan dan pengembalian untuk memperoleh dana atau aset-aset yang dianggap bisa menjadi dana itu yang menjadi prioritas," jelasnya.

"Ini yang digariskan juga didalam Peraturan pemerintah nya itu. Itu arahnya demikian. jadi memang desain untuk membuat badan khusus (BPPN) dan untuk menyelesaikan persoalan yang khusus itu, saya katakan Itu by desain, diniati betul," imbuhnya.

Selain itu, Saksi juga mengatakan bahwa penyelesaian diluar persidangan, kata dia merupakan suatu 'spesialisnya' lembaga BPPN. Bahkan pemerintah ketika itu telah memikirkan dan mempertimbangkan penyelesaian tersebut dengan berbagai akibat dan konsekuensinya.

"Pemerintah berpikirnya gimana menyelesaikan krisis secepat-cepatnya. (Agar) bisa mendapatkan kembali kekayaan yang dulu di pinjamkan. Pemerintah juga punya wajah privat. Ketika dia berwajah privat pemerintah juga punya rasa takut kalah. Jangan-jangan nanti upaya mendapatkan ini tidak sepenuhnya karena ada kemungkinan kalah. Karena wajah perdata ini tadi (penyelesaian perdata) Jadi gimana caranya supaya bisa (mengembalikan dengan) cepat," tegasnya.

Selain memikirkan kecepatan, kata dia, pemerintah juga memikirkan efektifitas penyelesaian hutang BLBI saat dibentuknya BPPN.

Hal tersebut didasarkan pada penambahan pasal 37 Huruf A UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan PP Nomor 17 Tahun 1999 yang dirubah dengan Nomor 47 Tahun 2001.

"Bukan hanya persoalan kecepatan saja tetapi juga efektiftas, ini dipikirkan dan dijadikan pertimbangan dan ini sebenarnya dimungkinkan ketika desain dalam pasal 37 tambahan a kalau tidak keliru undang-undang perbankan dengan sadar mendesain kalo ada penyelesaian ke arah seperti itu. Ketika seperti meminta, memungkinkan dan ini diperkuat dalam PP 17 untuk mewujudkan badan khusus itu untuk mengambil langkah-langkah yang karakternya perdata sekali," katanya.

Dia kembali menegaskan bahwa dipilihnya penyelesaian diluar pengadilan merupakan hal yang paling tepat dan sudah dipikirkan jauh - jauh hari oleh pemerintah.

"Itu jalan paling tepat dan dipikirkan untuk bisa memperoleh kembali kekayaan negara yang dulu dipinjamkan. Itu sebabnya disamping masalah dana-dana yang sifatnya kontan, aset yang likuid pun kalo bisa cepat diambil dan bisa segera di uangkan. Tetapi walaupun diberi batas pada waktu itu untuk bisa menjualnya. Kalo tidak salah 1 Triliun," katanya

Komentar Berita

Berita Lainnya

Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting

Olahraga 23 September 2018 - 13:35 WIB

Anthony Ginting Juara China Terbuka 2018 Usai Kalahkan Kento Momota

Anthony Sinisuka Ginting berhasil keluar menjadi juara tunggal putra China Terbuka 2018. Dalam babak final yang berlangsung di Olympic Sports Center Xingcheng Gymnasium,…

Viva.co.id

Ferrari Portofino yang diluncurkan Prestige di Bali.

Otomotif 23 September 2018 - 10:35 WIB

Ferrari Model Termurah Goda Orang Kaya Indonesia

Prestige Image Motorcars resmi meluncurkan Ferrari Portofino, Sabtu (22/9/2018) malam. Bertempat di Finns Beach Club, Canggu, Bali, model Ferrari termurah itu dibanderol…

Kompas.com

Tips agar video YouTube mudah ditemukan oleh mesin pencari

Teknologi 22 September 2018 - 06:36 WIB

Tips agar video YouTube mudah ditemukan oleh mesin pencari

Perwakilan YouTube Geri Azriel Siddik membagikan empat tips efektif berikut ini tentang bagaimana konten video Anda pada sosial media tersebut bisa lebih mudah…

Antaranews.com

Asia Sentinel's twitter post on the news mentioning Susilo Bambang Yudhoyono administration's involvement in Bank Century scandal.

Politik 22 September 2018 - 06:06 WIB

Demokrat Investigasi Asia Sentinel Hingga ke Hong Kong

Kepala Divisi Advokasi Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean membenarkan terkait dibentuknya tim investigasi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).…

republika.co.id

Bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengikuti upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2018 di Kampus Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta Pusat, Jumat (17/8/2018).

Politik 21 September 2018 - 00:36 WIB

Tommy dan Titiek Soeharto Masuk dalam Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya…

Kompas.com

Bupati Purbalingga, Tasdi terkena Operasi Tangkap Tangan KPK

Hukum 20 September 2018 - 00:31 WIB

Uang Suap Bupati Purbalingga Diduga untuk Dana Kampanye Pilgub Jateng Oleh Dusep Malik,

Bupati Pubalingga, Tasdi mengungkapkan bahwa uang suap yang dia terima digunakan untuk kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilgub Jawa Tengah.…

Viva.co.id

Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan).

Politik 19 September 2018 - 18:39 WIB

Kubu Prabowo Pakai Tagar Baru #2019PrabowoSandi

Kubu pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno kembali mendeklarasikan tanda pagar atau tagar dukungan kepada pasangan itu. Kali…

Viva.co.id