Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Minggu, 25 Agustus 2019 - 17:14 WIB

Terobosan Rentenir Online

Oleh : Joko Intarto | Jumat, 26 Juli 2019 - 19:08 WIB

Buku "Kemilau Bisnis Gadai" sebuah buku yang mengulas praktik rentenir
Buku "Kemilau Bisnis Gadai" sebuah buku yang mengulas praktik rentenir
Oleh: Joko Intarto

Gara-gara tulisan Pak Syahrul Rusli, saya harus kembali membuka buku ‘’Kemilau Bisnis Gadai’’. Buku ini karya Pak Syarul. Saya sebagai editornya.

Dalam artikel pendeknya, CEO PT Pesonna Optima Jaya itu menulis tentang nasib seorang wanita muda yang ‘digilir’ pria hidung belang demi melunasi utangnya di rentenir online. Berita yang dikutip dari portal berita ‘’Tempo’’ itu sungguh membuat hati saya terasa kelu.

Rasanya mau marah. Mengapa negara membiarkan operator aplikasi pinjaman online itu mencekik nasabahnya dengan bunga yang tinggi? Mengapa pemerintah di negara merdeka ini tidak belajar pada pemerintah Hindia Belanda saat menjajah Indonesia?

Dua abad yang lalu, pemerintah Hindia Belanda membuat aturan keras untuk memerangi praktik rentenir. Aturan itu sederhana tapi tegas: usaha peminjaman uang yang memasang bunga di atas kewajaran akan ditutup atau diambilalih pemerintah. Catatan sejarah inilah yang menjadi asal-usul berdirinya lembaga gadai yang sekarang dikenal dengan nama PT Pegadaian (Persero).

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening, lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan. Masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah.

Namun metode tersebut berdampak buruk. Banyak pemegang lisensi yang menjalankan praktik rentenir atau lintah darat. Hal itu dirasakan tidak menguntungkan citra pemerintah (Inggris).

Pemerintah Inggris kemudian mengganti metode lisensi menjadi "pacth stelsel". Izin pendirian pegadaian diberikan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak tinggi kepada pemerintah.

Ketika Belanda kembali berkuasa, pacth stelsel tetap dipertahankan. Namun praktik bisnis gadai itu menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya.

Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan regulasi baru yang disebut "cultuur stelsel". Berdasarkan kajian tentang pegadaian, pemerintah Hindia Belanda memutuskan kegiatan pegadaian ditangani harus ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian menjadi usaha monopoli pemerintah. Pada tanggal 1 April 1901, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat.

Setelah berjalan lebih dari 100 tahun, monopoli jasa gadai kembali dihapus. Pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk terjun dalam bisnis jasa gadai.
Memanfaatkan regulasi pemerintah, bermunculanlah puluhan usaha gadai swasta. Ternyata tidak hanya lembaga keuangan berbasis gadai yang tumbuh. Lembaga keuangan berbasis fintech pun hadir.

Lembaga fintech menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan dana. Misalnya: cara yang mudah karena menggunkan mobile application. Selain itu syaratnya juga sederhana: hanya scan KTP. Prosesnya juga cepat: pinjaman cair dalam hitungan jam.

Tawaran menggiurkan inilah yang sekarang memakan banyak korban. Termasuk nasib wanita muda yang akhirnya harus ‘menjual diri’ untuk melunasi pinjaman online-nya. (jto)

Komentar Berita

Berita Lainnya

ILUSTRASI, PERTAMBANGAN NIKEL. DILARANG EKSPOR BIJIH NIKEL, PELAKU USAHA SEBUT ADA PERMAINAN KADAR NIKEL DI DALAM NEGERI. KATADATA

Ekbis 22 Agustus 2019 - 23:02 WIB

Dilarang Ekspor, Pelaku Usaha Keluhkan Permainan Kadar Nikel Domestik

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy K Lengkey menyatakan pemerintah perlu membenahi tata niaga nikel di dalam negeri sebelum mempercepat…

katadata.co.id

profil tokoh Robert Budi Hartono

Nasional 22 Agustus 2019 - 19:15 WIB

Masuk List Keluarga Tertajir Dunia, dari Mana Kekayaan Pemilik Djarum?

Keluarga paling kaya di Indonesia, keluarga Hartono masuk dalam daftar 25 keluarga paling tajir di dunia tahun 2019. Mereka bahkan tembus peringkat 22 dalam daftar…

Viva.co.id

Foto: Agus Setyadi/detikcom

Nasional 18 Agustus 2019 - 20:08 WIB

Memek, Kuliner Khas Simeulue jadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia

Banda Aceh - Kuliner khas Simeulue, Aceh yaitu memek ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia 2019. Makanan mirip bubur ini dibuat dari beras…

detik.com

Enggartiasto dan Rini Soemarno

Opini 16 Agustus 2019 - 18:03 WIB

Enggar dan Rini Anggap Sepi Larangan Jokowi

Kesannya, perintah dan larangan Presiden Jokowi yang sudah dipublish itu hanya sebagai pemanis di bibir saja oleh para menterinya, setidak-tidaknya oleh Enggar…

Fahri Hamzah

Politik 14 Agustus 2019 - 16:12 WIB

Soal Enzo, Stop Rasa Takut dan Ancaman!

Kita jangan mau diadu domba. Dan anak-anak bangsa seperti Enzo Zenz Allie dan Clovis adalah masa depan. Stop jualan rasa takut dan ancaman. Buka hati dan pikiran.…

Net tv

Opini 13 Agustus 2019 - 22:22 WIB

NET TV: ANTARA BISNIS NYATA DAN MIMPI

Kabar ini sedang viral: NET TV dikabarkan bangkrut. Karyawannya di-PHK massal. Manajemen NET TV membantah. Tidak ada PHK massal. Ada apa dengan bisnis media TV?

Prabowo bertemu Megawati (Foto: Dok. PDIP)

Opini 13 Agustus 2019 - 02:09 WIB

Jurus ‘Pendekar Mabuk’ Prabowo dan Isu ‘Penumpang Gelap’

Nampaknya, perilaku elit Partai Gerindra semakin membingungkan kawan dan lawan. Setelah Prabowo ujug-ujug melakukan jurus ‘pendekar mabuk’ dengan “pertemuan…