Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Jumat, 24 Januari 2020 - 08:12 WIB

Kepemimpinan Otoriter Jangan Sampai Jadi Preseden di Golkar

Oleh : A. Sofiyanto | Minggu, 08 September 2019 - 11:47 WIB

Kepemimpinan Otoriter Jangan Sampai Jadi Preseden di Golkar
Kepemimpinan Otoriter Jangan Sampai Jadi Preseden di Golkar
Jakarta - Pengurus Pleno DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menegaskan pengkerdilan Partai Golkar akibat kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan harus dihentikan. Perilaku otoriter dan diskriminatif harus dilawan sebelum berkembang menjadi sebuah preseden. Jika kepemimpinan yang lemah seperti sekarang dibiarkan, Partai Golkar akan menjadi partai politik minimalis, yang sekadar berburu jabatan menteri. 

"Persepsi tentang proses pengkerdilan Golkar mulai terbentuk. Hari-hari ini, Partai Golkar terus ditertawakan oleh khalayak. Ada alasan bagi khalayak mengolok-olok Partai Golkar. Sebab, hampir setiap hari selalu saja muncul drama konyol yang kemudian menjadi pemberitaan pers," ujar Sirajuddin kepada wartawan, Minggu (08/09).

Sirajuddin menuturkan ada drama perebutan kantor DPP Partai Golkar, pengerahan preman untuk menjaga kantor DPP, larangan bagi pengurus DPP menggunakan kantor, drama pemecatan, ritual sumpah setia hingga rapat-rapat pengurus yang berlangsung di sejumlah tempat. Wajar jika semua kekonyolan ini menjadi tertawaan publik. Kecuali segelintir orang di DPP, semua kader Golkar terpaksa menanggung malu.  

"Sejarah memang mencatat bahwa Partai Golkar sarat pengalaman. Tetapi fakta bahwa hari-hari ini Golkar tak bisa mengurus dirinya sendiri tak dapat ditutup-tutupi lagi. Semua masalah itu bersumber dari kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan," katanya.

Sirajuddin menadaskan, Ketua Umum Airlangga Hartarto dan orang-orang kepercayaannya di DPP tak mampu mengelola aspirasi kader dan perbedaan pendapat di tubuh partai. Ketidakmampuan itu kemudian dikompensasi dengan tindakan otoriter dan menerapkan kebijakan diskriminatif.

Dengan perilaku kepemimpinan seperti itu, Golkar seperti sedang dikemas menjadi partai politik yang minimalis.  Ambisi atau target tak perlu besar. Cukup menjadi partai pendukung pemerintah lalu berharap belas kasih dari presiden mendapatkan jabatan menteri.

"Karena itu, konsolidasi partai pasca Pemilu 2019 tidak masuk skala prioritas DPP Golkar. Rapat pleno tak pernah diselenggarakan sehingga jadwal pelaksanaan Munas belum jelas benar. Tampaknya, para kader memang tidak berharap banyak dari elit Golkar. Hari-hari ini, orang-orang di DPP sedang sibuk menimbang-nimbang kader siapa menjadi menteri apa," tegasnya.

Mau tak mau, lanjut Sirajuddin, kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan seperti sekarang ini harus dihentikan. Perilaku otoriter dan diskriminatif harus dilawan sebelum berkembang menjadi sebuah preseden. Akan sangat berbahaya bagi masa depan Partai Golkar jika gaya kepemimpinan sekarang ini menjadi preseden.  

"Kemungkinan ini harus dicegah melalui mekanisme partai. Kalau opsi Munas dihalang-halangi, opsi musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Demi dan untuk kejayaan Partai Golkar, Munaslub halal hukumnya untuk mengakhiri kepemimpinan Partai Golkar yang otoriter dan diskriminatif seperti sekarang ini," tandasnya.

Komentar Berita

Berita Lainnya

Petugas menunjukkan sampel bahan bakar B30 saat peluncuran uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Teknologi 16 Januari 2020 - 09:35 WIB

Pakai Biosolar B30, Jangan Kaget Isi Tangki Berubah Jadi Gel

JAKARTA – Implementasi kebijakan Biosolar B30 telah dimulai sejak awal 2020. Masyarakat sudah bisa mendapatkan BBM jenis ini di hampir seluruh SPBU Pertamina…

Kompas.com

Elpiji 3 Kg Naik Jadi Rp 35.000, Orang Miskin Bagaimana? Foto: M Bakrie/detikcom Elpiji 3 Kg Naik Jadi Rp 35.000, Orang Miskin Bagaimana? Foto: M Bakrie/detikcom

Ekbis 16 Januari 2020 - 09:18 WIB

Elpiji 3 Kg Naik Jadi Rp 35.000, Orang Miskin Bagaimana?

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut subsidi Elpiji 3 kilogram (kg). Subsidi tak lagi diberikan per tabung, melainkan langsung…

detik.com

Sumber gambar: shutterstock.com

Ekbis 31 Desember 2019 - 16:29 WIB

Mau Kaya? Investasi Emas Aja Yuk!

Emas bukan hanya untuk menunjukkan kelas sosial, tetapi juga menjadi pilihan yang tepat untuk menyimpan uang agar bermanfaat di kemudian hari. Kerap kali emas dijadikan…

Duniatambang.co.id

Ketua Umum JPKPN Jery Rampen, SH

Nasional 29 Desember 2019 - 14:26 WIB

JPKPN Ormas Relawan Tertua Konsisten Bela Kepentingan Bangsa

Ormas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) hadir untuk tak menyesatkan anggotanya yang ikut, karena tugas utama adalah membela kepemimpinan…

Agus Surya Bakti dan Bella Saphira

Ekbis 20 Desember 2019 - 19:55 WIB

Suami Aktris Cantik Bella Saphira Diangkat Jadi Komut Antam

Kementerian BUMN mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk merombak direksi dan komisaris PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Erick Tohir mengangkat…

Duniatambang.co.id

Suasana bongkar muat peti kemas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu di Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (15/11/2018).

Ekbis 18 Desember 2019 - 05:49 WIB

Perusahaan Raksasa Cina Investasi Rp 120 T di KEK Palu

PALU -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China, China First Heavy Industries (CFHI) Co Ltd berinvestasi sebesar Rp 120 triliun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu,…

republika.co.id

Bunga lawang

Gaya Hidup 15 Desember 2019 - 05:19 WIB

7 Manfaat Bunga Lawang, Rempah Unik yang Jarang Diketahui

Komentar Home Lifestyle Eat Good 7 Manfaat Bunga Lawang, Rempah Unik yang Jarang Diketahui Minggu, 15 Desember 2019 | 05:05 WIB shutterstock Ilustrasi bunga lawang…

Kompas.com