Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Kamis, 12 Desember 2019 - 15:22 WIB

Sertifikasi Pra Nikah

Oleh : A. Sofiyanto | Senin, 18 November 2019 - 12:53 WIB

Surat Nikah
Surat Nikah
by M Rizal Fadillah

Menko PMK dan Menteri Agama mengarahkan adanya pengaturan sertifikasi bagi pasangan yang mau menikah. Alasannya adalah pembinaan dan bimbingan sebelum nikah. Melibatkan KUA, Kemenkes, dan KPAI.
Sepertinya gagasan dan kebijakan ini bagus, tetapi sebenarnya tidak. Utamanya adalah membuat pernikahan menjadi semakin berbelit. Apalagi ada lulus atau tidak.

Biasanya sertifikasi berorientasi pada kapasitas dan keahlian. Sertifikasi guru, Kepala Sekolah, Pembimbing Haji, atau keahlian teknis lain. Pernikahan adalah ruang privasi yang berbeda. Pengaruh sertifikat itu kecil pada kebaikan rumah tangga. Agama Islam dalam konteks histori masa kenabian hingga kini tidak membuat "jlimet" lembaga pernikahan.
Empiriknya bukan karena tanpa bimbingan atau pembinaan pra nikah banyak terjadinya penyimpangan rumah tangga itu. Kekerasan atau perceraian disebabkan banyak faktor.

Ada asupan info bercanda atau serius katanya ini bagian dari program deradikalisasi. Membangun rumah tangga keagamaan yang tidak radikal. Jika iya tentu berlebihan. Masa negara khawatir si bayi dalam perut sudah terpapar radikalisme. Nanti proses sertifikasi juga melibatkan BNPT dan BIN seperti seleksi Rektor di beberapa Perguruan Tinggi.

Harus ditimbang efek dari sertifikasi yang menjadi bagian dari "mempersulit" pernikahan. Ini era pergaulan bebas (free sex), lgbt, nikah mut'ah (kontrak) atau lainnya. Akhirnya lembaga pernikahan yang halal menjadi semakin dijauhi. Orang menjadi malas berurusan dengan persoalan birokrasi kawin. Enerji terbuang, pengeluaran bertambah, atau pasangan yang frustrasi karena merasa menjadi obyek "tumpukan" nasehat. Buat apa ada khutbah nikah kelak.

Meski administratif tapi mengingat ada lulus dan tidak, maka akan berpengaruh terhadap persyaratan nikah menurut syari'at. Pada pemahaman agama yang puritan bisa saja diklasifikasikan bid'ah. Atau mungkin pernikahan yang tidak melalui proses resmi menjadi bertambah. Bahwa ada konsekuensi hukum bagi pasangan demikian, itu persoalan lain.

Ironi sekali di saat Pemerintah sedang galak galaknya menyederhanakan peraturan sampai sampai Presiden menyebut "kita bukan negara peraturan" dan "omnibus law" pun diperkenalkan, justru di lapangan hukum keluarga ditambah tambah peraturan yang "tidak perlu perlu amat".
Ah negara munafik kah kita ?

*) Pemerhati Politik dan Keagamaan.

Bandung, 17 November 2019

Komentar Berita

Berita Lainnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mantan Menkominfo Rudiantara jadi Dirut PLN

Ekbis 10 Desember 2019 - 16:02 WIB

Pastikan Rudiantara Jadi Bos PLN, Luhut: Di Kabinet Kerjanya Bagus

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunjuk Rudiantara menjadi Direktur Utama…

katadata.co.id

Bank Mandiri

Ekbis 08 Desember 2019 - 05:46 WIB

Chatib Basri Mau Turun Gunung, Erick Thohir: karena Percaya Saya

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan alasan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri bersedia menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank…

Tempo.co

Sinar Mas Land bersama The Jakarta Post dan PricewaterhouseCoopers selenggarakan sebuah diskusi bertajuk ‘’Outlook Kawasan Digital Hub Pada 2020’’ di BSD City.

Ekbis 07 Desember 2019 - 16:09 WIB

Digital Hub akan Berkontribusi Positif dalam Pengembangan Ekonomi Digital di BSD City

Sinar Mas Land menggandeng The Jakarta Post, dan Pricewaterhouse Coopers, firma audit terbesar di dunia untuk menelaah pengembangan Kawasan Digital Hub di BSD City.…

Menteri BUMN Erick Thohir/Foto: Agung Pambudhy

Ekbis 07 Desember 2019 - 13:58 WIB

Erick Thohir Pecat Semua Direktur Garuda yang Selundupkan Harley

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pagi tadi menggelar pertemuan dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Usai pertemuan…

detik.com

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Hukum 07 Desember 2019 - 07:52 WIB

KPK Temukan Aliran Duit Rp 100 Miliar ke Mantan Petinggi Garuda

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai ada aliran duit sejumlah Rp 100 miliar dalam kasus suap pembelian mesin pesawat oleh PT Garuda Indonesia.…

Tempo.co

Kementerian BUMN Minta Bea Cukai Usut Video Ferrari di Pesawat Garuda. Foto: dok. Istimewa

Ekbis 06 Desember 2019 - 21:10 WIB

Kementerian BUMN Minta Bea Cukai Usut Video Ferrari di Pesawat Garuda

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta komisaris untuk melakukan pemeriksaan atas viralnya video Ferrari di lambung pesawat Garuda Indonesia.…

detik.com

Foto: Ari Saputra

Ekbis 06 Desember 2019 - 18:03 WIB

Besok, Erick Thohir Telusuri Oknum Lain yang Terlibat Kasus Harley

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memecat Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara terkait kasus penyelundupan komponen Harley Davidson dan…

detik.com