Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Sabtu, 20 April 2019 - 21:42 WIB

Fraksi PPP: Delapan Fraksi DPR Setuju LGBT Dipidana

Republika.co.id | Minggu, 21 Januari 2018 - 06:36 WIB

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Asrul Sani.
Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Asrul Sani.
JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, tak menjadikan isu Lesbian Gay Biseksual dan Transjender (LGBT) cuma sebagai komoditas politik pencitraan. Karena itu, Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan, agar anggota-anggota partai, terutama yang berbasis massa Islam, bekerja konkrit di ruang Parlemen menolak pernikahan sesama jenis dan legalisasi LGBT.

"Mari isu LGBT jangan cuma jadi jualan atau pencitraan politik saja," kata Arsul kepada Republika.co.id, pada Sabtu (20/1).

Pernyataan Arsul tersebut, menanggapi ungkapan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menceritakan situasi politik di DPR terkini. Terutama terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) menyangkut LGBT.

Zulkifli saat singgah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Sabtu (20/1) mengungkapkan, saat ini di DPR sedang membahas rancangan beleid tentang LGBT dan kawin sejenis. Dari pembahasan tersebut, kata Zulkifli, yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tersebut, lima dari 10 fraksi setuju dengan melegalkan LGBT dan kawin sejenis.

Prostitusi anak korban gay. Ilustrasi
Namun, Arsul yang juga anggota DPR dari Komisi III tersebut membantah ungkapan Zulkifli. Arsul malah mempertanyakan konsistensi Fraksi PAN di DPR yang tak ikut membahas tentang RUU LGBT dan kawin sejenis. Kata dia, fraksi-fraksi di DPR pada Senin-Kamis (15-18/1) memang membahas LGBT dan kawin sejenis dalam tim panitia kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) di Komisi III bidang hukum.

Dalam pembahasan tersebut, dari 10 fraksi yang hadir cuma delapan. Delapan fraksi tersebut, kata Arsul yakni, PPP, Nasdem dan Golkar, serta PKS. PKB dan PDI Perjuangan, dan Demokrat, Gerindra juga hadir. Semua (fraksi) yang hadir setuju LGBT adalah perbuatan pidana, terang Arsul. Alasannya, kata dia, fraksi yang datang, sepakat mendefenisikan LGBT sebagai perbuatan pidana.

Arsul melanjutkan, justeru PAN dan Hanura yang tak hadir dalam pembahasan LGBT tersebut. Alhasil, kata dia, delapan fraksi sampai hari ini tak tahu sikap politik partai tersebut terkait pembahasan LGBT, pun juga kawin sejenis. "Supaya jelas (fraksi) mana yang hanya kerja di media dan yang kerja konkrit dalam hal merumuskan UU LGBT menjadi perbuatan cabul dan dapat dipidana," kata Arsul.

Arsul menjelaskan tentang pembahasan di Panja R-KUHP tersebut. Kata dia, pembahasan LGBT ada dalam R-KUHP Buku II yang berisi pasal-pasal tindak pidana. Dalam pembahasan fraksi yang hadir sepakat menggolongkan LGBT sebagai perbuatan cabul.

Berita Lainnya

Hasil Hitung Cepat Sesuai Ekspektasi, Arus Modal Asing Mengalir Deras

Ekbis 19 April 2019 - 06:50 WIB

Hasil Hitung Cepat Sesuai Ekspektasi, Arus Modal Asing Mengalir Deras

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 25 poin atau 0,4 persen ke 6.507 di akhir perdagangan Kamis (18/4/2019). Sebanyak 206 saham naik, 212…

Kompas.com

Ilustrasi.

Opini 19 April 2019 - 05:22 WIB

Jangan Baper

Publik tiba-tiba heboh. Gara-gara ada tayangan di sebuah stasiun televisi nasional yang memperlihatkan keanehan. Ada tayangan hasil quick count dari sejumlah lembaga…

Ilustrasi penghitungan suara (Ari Saputra/detikcom)

Politik 19 April 2019 - 01:39 WIB

LSI Denny JA Klarifikasi Hasil QC Pilpres Sementara di Indosiar yang Viral

Jakarta - Lembaga survei LSI Denny JA memberi klarifikasi terkait hasil quick count (QC) sementara Pilpres 2019 yang ditayangkan di stasiun televisi Indosiar yang…

detik.com

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Politik 19 April 2019 - 00:46 WIB

Ekspresi Sandi Ramai Dibahas Warganet, Ini Kata Pakar Gestur

JAKARTA -- Warganet menyoroti ekspresi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut Sandiaga Salahuddin Uno selama mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto…

republika.co.id

Time to Say GOOD BYE

Ekbis 19 April 2019 - 00:06 WIB

Induk SCTV Sudah Rugi Rp 1,9 T Karena BBM

Jakarta - Mulai tanggal 31 Mei 2019, aplikasi pesan instan BBM, yang dulunya bernama Blackberry Messenger, akan resmi setop beroperasi di Indonesia. BBM harus tutup…

detik.com

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik.

Politik 16 April 2019 - 23:32 WIB

Tangkap Timses M Taufik, Gerindra Sebut Polisi Langkahi Aturan

Partai Gerakan Indonesia Raya menilai, Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Jakarta Utara telah melangkahi aturan dalam melakukan operasi tangkap tangan terhadap…

Viva.co.id

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja (kiri), anggota Bawaslu M. Afifudin, Ketua Bawaslu Abhan, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar ketika akan menggelar konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (16-4-2019). (Foto: Asep Firmansyah)

Politik 16 April 2019 - 18:32 WIB

Bawaslu rekomendasikan PSU dan penggantian PPLN Kuala Lumpur

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) dan penggantian Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud di Festival Janadriyah, Riyadh, periode lalu.

Ekbis 15 April 2019 - 11:06 WIB

Jokowi dan Raja Salman Sepakati Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi

VIVA – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana beribadah umrah di Mekah, Arab Saudi. Di sana, Presiden bahkan diundang khusus oleh Raja Arab Saudi, Salman…

Viva.co.id