Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Rabu, 22 Agustus 2018 - 04:24 WIB

Fraksi PPP: Delapan Fraksi DPR Setuju LGBT Dipidana

Republika.co.id | Minggu, 21 Januari 2018 - 06:36 WIB

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Asrul Sani.
Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Asrul Sani.
JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, tak menjadikan isu Lesbian Gay Biseksual dan Transjender (LGBT) cuma sebagai komoditas politik pencitraan. Karena itu, Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan, agar anggota-anggota partai, terutama yang berbasis massa Islam, bekerja konkrit di ruang Parlemen menolak pernikahan sesama jenis dan legalisasi LGBT.

"Mari isu LGBT jangan cuma jadi jualan atau pencitraan politik saja," kata Arsul kepada Republika.co.id, pada Sabtu (20/1).

Pernyataan Arsul tersebut, menanggapi ungkapan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menceritakan situasi politik di DPR terkini. Terutama terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) menyangkut LGBT.

Zulkifli saat singgah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Sabtu (20/1) mengungkapkan, saat ini di DPR sedang membahas rancangan beleid tentang LGBT dan kawin sejenis. Dari pembahasan tersebut, kata Zulkifli, yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tersebut, lima dari 10 fraksi setuju dengan melegalkan LGBT dan kawin sejenis.

Prostitusi anak korban gay. Ilustrasi
Namun, Arsul yang juga anggota DPR dari Komisi III tersebut membantah ungkapan Zulkifli. Arsul malah mempertanyakan konsistensi Fraksi PAN di DPR yang tak ikut membahas tentang RUU LGBT dan kawin sejenis. Kata dia, fraksi-fraksi di DPR pada Senin-Kamis (15-18/1) memang membahas LGBT dan kawin sejenis dalam tim panitia kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) di Komisi III bidang hukum.

Dalam pembahasan tersebut, dari 10 fraksi yang hadir cuma delapan. Delapan fraksi tersebut, kata Arsul yakni, PPP, Nasdem dan Golkar, serta PKS. PKB dan PDI Perjuangan, dan Demokrat, Gerindra juga hadir. Semua (fraksi) yang hadir setuju LGBT adalah perbuatan pidana, terang Arsul. Alasannya, kata dia, fraksi yang datang, sepakat mendefenisikan LGBT sebagai perbuatan pidana.

Arsul melanjutkan, justeru PAN dan Hanura yang tak hadir dalam pembahasan LGBT tersebut. Alhasil, kata dia, delapan fraksi sampai hari ini tak tahu sikap politik partai tersebut terkait pembahasan LGBT, pun juga kawin sejenis. "Supaya jelas (fraksi) mana yang hanya kerja di media dan yang kerja konkrit dalam hal merumuskan UU LGBT menjadi perbuatan cabul dan dapat dipidana," kata Arsul.

Arsul menjelaskan tentang pembahasan di Panja R-KUHP tersebut. Kata dia, pembahasan LGBT ada dalam R-KUHP Buku II yang berisi pasal-pasal tindak pidana. Dalam pembahasan fraksi yang hadir sepakat menggolongkan LGBT sebagai perbuatan cabul.

Berita Lainnya

Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar saat mengikuti Khaul Waliyullah Syekh Abdullah Angga Derpa dan Kyai Harun, Serang, Banten, Jumat, 13 Juli 2018. (dok MPR RI)

Politik 21 Agustus 2018 - 23:32 WIB

Cak Imin Klaim NU Tak Pecah Meski Mahfud Tak Jadi Timses Jokowi

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengklaim suara Nahdlatul Ulama (NU) tak akan pecah kendati Mahfud MD tak bergabung menjadi…

Tempo.co

Dolar Tertekan Pernyataan Trump, Logam Mulia Melambung

Ekbis 21 Agustus 2018 - 16:55 WIB

Dolar Tertekan Pernyataan Trump, Logam Mulia Melambung

Harga emas melesat ke level tertinggi satu pekan, didorong melemahnya dolar, setelah Presiden Donald Trump mengatakan "tidak senang" dengan Federal Reserve yang…

Indopremier.com

Ilustrasi barang bukti narkoba

Hukum 21 Agustus 2018 - 16:55 WIB

Mengerikan, Anggota DPRD asal Nasdem ternyata Bandar Besar Narkoba

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan, anggota DPRD Langkat, Ibrahim Hasan (45) diduga kuat sebagai bandar besar sekaligus pemilik sabu seberat 105 kilogram…

Viva.co.id

Ketua Umum DPP PPP Muhammad Romahurmuziy

Hukum 20 Agustus 2018 - 23:40 WIB

KPK Periksa Rommy Terkait Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy alias Rommy terkait perkara dugaan suap usulan dana perimbangan…

Viva.co.id

Mahfud Md (Andhika Presetia/detikcom)

Politik 20 Agustus 2018 - 23:25 WIB

Ini Alasan Mahfud Md Tolak Jadi Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf

- Mahfud Md menolak menjadi ketua tim pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia mengungkap alasannya. Apa itu? "Saya tak bisa jadi ketua timses atau tim pemenangan…

detik.com

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pidato Zulkifli pada Sidang Tahunan MPR bermuatan politik dan menyesatkan.

Ekbis 20 Agustus 2018 - 13:56 WIB

Ketua MPR: Yang Menyesatkan Itu Menteri Keuangan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menjawab pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menganggap pidatonya pada sidang tahunan MPR RI, 16 Agustus…

Kompas.com

Diduga Menyewa PSK, 4 Atlet Jepang Dipulangkan dari Asian Games

Olahraga 20 Agustus 2018 - 12:44 WIB

Diduga Menyewa PSK, 4 Atlet Jepang Dipulangkan dari Asian Games

Empat atlet bola basket Jepang dipulangkan dari ajang Asian Games 2018 setelah diduga membayar PSK untuk layanan seks. Demikian disampaikan Komite Olimpiade Jepang…

Kompas.com

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (tengah) memberikan sambutan saat pidato kenegaraan di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017).

Ekbis 20 Agustus 2018 - 10:51 WIB

Sri Mulyani: Pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan Politis dan Menyesatkan

Pidato Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada sidang tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, 16 Agustus 2018 lalu, ditanggapi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Topik pidato Zulkifli…

Kompas.com