Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Minggu, 17 Februari 2019 - 23:17 WIB

Minta KPK Tunda Proses Hukum, Wiranto Bisa Dijerat Pasal "Obstruction of Justice"

Kompas.com | Rabu, 14 Maret 2018 - 09:07 WIB

Minta KPK Tunda Proses Hukum, Wiranto Bisa Dijerat Pasal "Obstruction of Justice"
Minta KPK Tunda Proses Hukum, Wiranto Bisa Dijerat Pasal "Obstruction of Justice"
JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dinilai bisa dijerat dengan pasal obstruction of justice atau perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum.

Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono kepada Kompas.com, Rabu (14/3/2018).

"Dari segi ketatanegaraan, tindakan (Wiranto) tidak etis dan bisa berpotensi masuk kategori tindakan obstruction of justice atau perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum," ujar Bayu.

Wiranto sebelumnya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada Serentak 2018.

Padahal, pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi disebutkan; 'Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi'.

"Di mana, ancaman tindak pidana obstruction of justice tersebut adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun," terang Bayu.

Tak hanya itu, permintaan penundaan proses hukum calon kepala daerah juga dianggap merupakan bentuk upaya mengintervensi KPK dalam menjalankan tugasnya.

Berita Lainnya

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima pendiri sekaligus CEO Bukalapak.com Achmad Zaky (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Nasional 16 Februari 2019 - 11:59 WIB

CEO Bukalapak sampaikan permintaan maaf ke Presiden Jokowi

Pendiri dan CEO Bukalapak Ahmad Zaky secara pribadi menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo soal cuitan di akun Twitternya beberapa waktu lalu.…

Antaranews.com

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto.

Hukum 15 Februari 2019 - 21:02 WIB

MA Sahkan Pembubaran HTI, Tolak Kasasi

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Putusan itu tertanggal Kamis 14 Februari 2019. Perkara nomor 27 K/TUN/2019 itu diadili oleh ketua…

Viva.co.id

Utang luar negeri naik menjadi Rp5.312 triliun

Ekbis 15 Februari 2019 - 20:09 WIB

Utang luar negeri naik menjadi Rp5.312 triliun

Utang luar negeri Indonesia naik 6,9 persen secara tahun ke tahun pada akhir triwulan IV 2018 menjadi 376,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp5.312 triliun (asumsi…

Antaranews.com

Ekonom senior Indef Faisal Basri. (ANTARA News/Ade Irma Junida)

Ekbis 14 Februari 2019 - 20:57 WIB

Indef: jalan tol bukan solusi turunkan biaya logistik

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebut jalan tol bukanlah solusi efektif untuk menurunkan biaya logistik.…

Antaranews.com

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Politik 14 Februari 2019 - 15:20 WIB

Fahri Hamzah Minta Pemerintah Klarifikasi Kabar Prabowo Dilarang Salat

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, ikut menyoroti soal Capres RI nomor 02 Prabowo Subianto yang dilarang salat Jumat di salah satu masjid di kota Semarang. Fahri…

Viva.co.id

Foto: Jeremy Teti (Pinkan Anggraini/detikHOT)

Hiburan 13 Februari 2019 - 00:16 WIB

Jeremy Teti Suka Wanita Seperti Yeyen Lydia, Karena Seksi?

Jeremy Teti mengungkapkan sosok wanita idamannya. Eks pembawa berita itu menyebutkan satu nama artis Indonesia yang dinilai masuk kriterianya, yakni artis Yeyen…

detik.com

Department Head CSR BSD City – Idham Muchlis (keempat dari kiri) memberikan beasiswa coding kepada orang tua penerima beasiswa (keenam dari kanan).

Teknologi 10 Februari 2019 - 18:17 WIB

Sinar Mas Land Bersama Techpolitan Berikan Program Beasiswa Coding

Sinar Mas Land bersama Techpolitan memberikan program beasiswa Coding kepada warga sekitar BSD City untuk dilatih menjadi programmer handal.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai konsolidasi dengan kader di kantor Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Jatim di Surabaya pada Sabtu malam, 9 Februari 2019.

Politik 10 Februari 2019 - 06:56 WIB

Surya Paloh Anggap Wajar Prabowo Sebut Pemerintahan Jokowi Salah Arah

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menganggap wajar kritik calon presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu bahwa arah kebijakan pemerintah sejak Orde Baru…

Viva.co.id