Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Sabtu, 21 Juli 2018 - 22:11 WIB

KPU: Parpol Baru tidak Bisa Usung Capres di Pilpres 2019

Republika.co.id | Kamis, 24 Mei 2018 - 15:02 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum - Arief Budiman
Ketua Komisi Pemilihan Umum - Arief Budiman
JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan partai politik (parpol) baru tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di Pemilu 2019. Logo parpol baru juga tidak bisa dicantumkan dalam surat suara capres-cawapres pemilu mendatang.

"Berdasarkan tafsir undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017) demikian dan sudah disepakati dalam rapat dengan Komisi II, pemerintah dan Bawaslu kemarin bahwa memang parpol baru tidak bisa mengusulkan capres-cawapres," ujar Arief kepada wartawan di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).

Dalam kesepakatan pada Rabu (23/5), itu juga ditegaskan bahwa tidak akan dipakai istilah parpol pengusung dan parpol pendukung capres-cawapres. Komisi II, KPU, Bawaslu dan pemerintah sepakat memakai istilah parpol pengusul, untuk menegaskan dukungan parpol kepada capres-cawapres Pemilu 2019.

Menurut Arief, berdasarkan kesepakatan tersebut, parpol yang dapat mengusulkan capres-cawapres adalah parpol peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2014). Dengan begitu, ada sejumlah konsekuensi kepada parpol baru yang tidak bisa mengusulkan capres-cawapres.

"Jadi parpol yang tidak mengusulkan ya tidak ada logonya di surat suara yang dicetak oleh KPU. Konsekuensi kedua, jika parpol baru akan memberikan sumbangan dana kampanye, maka batasannya tidak bisa seperti parpol pengusul," jelas Arief.

Berita Lainnya

Partai Keadilan Sejahtera/PKS (ilustrasi)

Politik 20 Juli 2018 - 19:55 WIB

Lampu Kuning untuk PKS, PAN, Nasdem, dan Hanura

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) baru-baru ini menggelar survei terkait Pemilu 2019. Hasil survei LIPI memprediksi hanya enam partai politik (parpol) yang…

Republik.co.id

Ilustrasi siswa SMA

Nasional 20 Juli 2018 - 16:55 WIB

Dinas Pendidikan Kota Depok Larang Guru Berikan PR bagi Siswa

DEPOK - Pemerintah Kota Depok menerapkan kebijakan semua guru di sekolah Depok mulai dari TK, SD, SMP, untuk tidak memberikan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa. Sekretaris…

Kompas.com

Tahanan KPK

Politik 20 Juli 2018 - 15:38 WIB

KPK Minta KPU Tegas, Coret Bacaleg Eks Napi Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tegas menegakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Aturan ini salah…

Viva.co.id

Agnez Mo Meriahkan Peluncuran SUV Glory 580

Otomotif 20 Juli 2018 - 09:39 WIB

Telah Meluncur Pesaing Honda C-RV dengan Harga Miring

PT Sokonindo Automobile akhirnya secara resmi meluncurkan mobil terbarunya DFSK Glory 580 pada Kamis 19 Juli 2018. Mobil yang punya tampilan gagah bak Honda CR-V…

Vica.co.id

Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan keterangan pers di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (12/7).

Hukum 20 Juli 2018 - 06:42 WIB

Kejagung Sudah tidak Buru Riza Chalid dalam Kasus Freeport

Kejaksaan Agung menyatakan sudah tidak memburu lagi pengusaha M Riza Chalid terkait rekaman Freeport Indonesia. Alasannya, penyelidikan kasus itu tidak dilanjutkan.…

Republik.co.id

Lalu Muhammad Zohri bersama

Olahraga 18 Juli 2018 - 15:56 WIB

Luar Biasa, Muhammad Zohri Disopiri Presiden Jokowi

Sprinter muda Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, mendapat kesempatan bertemu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu siang, 18…

ViVa.co.id

Anak-anak secara tekun mengamati cara pembelajaran membaca Al Qur’an dengan metoda mama papa di Majlis Taklim Masjid Al Gopur, Cicayur 1, Pagedangan, BSD City.”

Nasional 17 Juli 2018 - 16:38 WIB

Program BBQ (Berantas Buta Qurán) Dengan Metode Mama Papa Mulai Diterapkan Di Masjid-Masjid BSD City

Program BBQ yang diluncurkan pada 23 Mei 2018 lalu di Masjid As Syarif BSD City, sudah dijalankan di masjid-masjid BSD City dan sekitarnya.

Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti menjadi saksi di Pengadilan Tipikor

Hukum 17 Juli 2018 - 08:51 WIB

Saksi : Selamatkan Petambak Dipasena Usulan BPPN

Rapat kabinet terbatas tanggal 11 Februari 2004, membahas usulan penetapan utang petani tambak sebesar Rp 100 juta sehingga total 1,1 Trilyun. Sedangkan sisanya…