Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Kamis, 12 Desember 2019 - 15:28 WIB

Soal Ahok ke BUMN, Dahlan: Perusahaan Tak Maju Kalau Hebohnya Lebih Besar

Detik.com | Minggu, 17 November 2019 - 13:58 WIB

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan
Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berkomentar mengenai hebohnya rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di salah satu BUMN. Hal itu disampaikan Dahlan lewat laman pribadinya di disway.id.

Dalam tulisannya, Dahlan mempertanyakan hebohnya rencana pengangkatan Ahok di salah satu BUMN. Dahlan bilang, fakta yang ada saat ini baru sebatas Ahok dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian, Ahok menyatakan dirinya dipanggil untuk ditempatkan di salah satu BUMN.

Hingga saat ini, Dahlan bilang, belum jelas Ahok akan ditempat di BUMN mana, begitu pula dengan posisinya apakah komisaris atau direksi. Sehingga, dirinya belum bisa banyak berkomentar.

"Masih banyak fakta yang harus saya lihat. Untuk bisa berkomentar lebih panjang," kata Dahlan dalam tulisannya berjudul 'Prestasi BTP' seperti dikutip detikcom, Minggu (17/11/2019).

Namun, Dahlan kemudian menekankan sebuah perusahaan butuh ketenangan. Perusahaan tidak akan maju jika hebohnya lebih besar dibanding kerjanya.

Berita Lainnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mantan Menkominfo Rudiantara jadi Dirut PLN

Ekbis 10 Desember 2019 - 16:02 WIB

Pastikan Rudiantara Jadi Bos PLN, Luhut: Di Kabinet Kerjanya Bagus

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunjuk Rudiantara menjadi Direktur Utama…

katadata.co.id

Bank Mandiri

Ekbis 08 Desember 2019 - 05:46 WIB

Chatib Basri Mau Turun Gunung, Erick Thohir: karena Percaya Saya

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan alasan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri bersedia menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank…

Tempo.co

Sinar Mas Land bersama The Jakarta Post dan PricewaterhouseCoopers selenggarakan sebuah diskusi bertajuk ‘’Outlook Kawasan Digital Hub Pada 2020’’ di BSD City.

Ekbis 07 Desember 2019 - 16:09 WIB

Digital Hub akan Berkontribusi Positif dalam Pengembangan Ekonomi Digital di BSD City

Sinar Mas Land menggandeng The Jakarta Post, dan Pricewaterhouse Coopers, firma audit terbesar di dunia untuk menelaah pengembangan Kawasan Digital Hub di BSD City.…

Menteri BUMN Erick Thohir/Foto: Agung Pambudhy

Ekbis 07 Desember 2019 - 13:58 WIB

Erick Thohir Pecat Semua Direktur Garuda yang Selundupkan Harley

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pagi tadi menggelar pertemuan dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Usai pertemuan…

detik.com

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Hukum 07 Desember 2019 - 07:52 WIB

KPK Temukan Aliran Duit Rp 100 Miliar ke Mantan Petinggi Garuda

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai ada aliran duit sejumlah Rp 100 miliar dalam kasus suap pembelian mesin pesawat oleh PT Garuda Indonesia.…

Tempo.co

Kementerian BUMN Minta Bea Cukai Usut Video Ferrari di Pesawat Garuda. Foto: dok. Istimewa

Ekbis 06 Desember 2019 - 21:10 WIB

Kementerian BUMN Minta Bea Cukai Usut Video Ferrari di Pesawat Garuda

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta komisaris untuk melakukan pemeriksaan atas viralnya video Ferrari di lambung pesawat Garuda Indonesia.…

detik.com

Foto: Ari Saputra

Ekbis 06 Desember 2019 - 18:03 WIB

Besok, Erick Thohir Telusuri Oknum Lain yang Terlibat Kasus Harley

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memecat Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara terkait kasus penyelundupan komponen Harley Davidson dan…

detik.com

Helmy Yahya

Nasional 05 Desember 2019 - 19:07 WIB

Dicopot dari Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya Melawan

Helmy Yahya menegaskan bahwa surat pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI) adalah cacat hukum dan tidak berdasar. Dengan…

Vivanews.com