Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Kamis, 12 Desember 2019 - 16:18 WIB

Tito Sebut Evaluasi Pilkada Langsung Butuh Kajian Mendalam

Republika.co.id | Selasa, 19 November 2019 - 07:00 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, perlu adanya kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan pemilahan kepala daerah (pilkada) langsung. Menurutnya, kebijakan publik termasuk menyangkut sistem pemilihan umum perlu dievaluasi setelah diterapkan dalam jangka waktu tertentu.

"Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan Pilkada langsung harus dievaluasi. Kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademik, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata," ujar Tito dalam siaran persnya, Senin (18/11).

Ia mengatakan, perlu metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel sekitar tiga sampai empat kajian lembaga tersebut. Hasil dari penelitian itu juga bisa menggambarkan apakah pilkada langsung masih bisa diimplementasikan atau tidak.

"Bisa saja temuannya nanti (menyatakan) bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada langsung terus dilanjutkan, kita otomatis why not (kenapa tidak), ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu pilkada langsung tapi pilkada asimetris itu juga jadi pertimbangan," kata dia.

Ia menjelaskan, metode pelaksanaan pilkada asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang selama ini juga melaksanakan pilkada secara langsung. Itu pun perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi di tiap-tiap daerah.

Sepertinya Tito serius dengan kemungkinan pelaksanaan pilkada asimetris. Dirinya mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan pilkada langsung maupun tidak langsung.

Berita Lainnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mantan Menkominfo Rudiantara jadi Dirut PLN

Ekbis 10 Desember 2019 - 16:02 WIB

Pastikan Rudiantara Jadi Bos PLN, Luhut: Di Kabinet Kerjanya Bagus

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunjuk Rudiantara menjadi Direktur Utama…

katadata.co.id

Bank Mandiri

Ekbis 08 Desember 2019 - 05:46 WIB

Chatib Basri Mau Turun Gunung, Erick Thohir: karena Percaya Saya

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan alasan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri bersedia menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank…

Tempo.co

Sinar Mas Land bersama The Jakarta Post dan PricewaterhouseCoopers selenggarakan sebuah diskusi bertajuk ‘’Outlook Kawasan Digital Hub Pada 2020’’ di BSD City.

Ekbis 07 Desember 2019 - 16:09 WIB

Digital Hub akan Berkontribusi Positif dalam Pengembangan Ekonomi Digital di BSD City

Sinar Mas Land menggandeng The Jakarta Post, dan Pricewaterhouse Coopers, firma audit terbesar di dunia untuk menelaah pengembangan Kawasan Digital Hub di BSD City.…

Menteri BUMN Erick Thohir/Foto: Agung Pambudhy

Ekbis 07 Desember 2019 - 13:58 WIB

Erick Thohir Pecat Semua Direktur Garuda yang Selundupkan Harley

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pagi tadi menggelar pertemuan dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Usai pertemuan…

detik.com

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Hukum 07 Desember 2019 - 07:52 WIB

KPK Temukan Aliran Duit Rp 100 Miliar ke Mantan Petinggi Garuda

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai ada aliran duit sejumlah Rp 100 miliar dalam kasus suap pembelian mesin pesawat oleh PT Garuda Indonesia.…

Tempo.co

Kementerian BUMN Minta Bea Cukai Usut Video Ferrari di Pesawat Garuda. Foto: dok. Istimewa

Ekbis 06 Desember 2019 - 21:10 WIB

Kementerian BUMN Minta Bea Cukai Usut Video Ferrari di Pesawat Garuda

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta komisaris untuk melakukan pemeriksaan atas viralnya video Ferrari di lambung pesawat Garuda Indonesia.…

detik.com

Foto: Ari Saputra

Ekbis 06 Desember 2019 - 18:03 WIB

Besok, Erick Thohir Telusuri Oknum Lain yang Terlibat Kasus Harley

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memecat Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara terkait kasus penyelundupan komponen Harley Davidson dan…

detik.com

Helmy Yahya

Nasional 05 Desember 2019 - 19:07 WIB

Dicopot dari Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya Melawan

Helmy Yahya menegaskan bahwa surat pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI) adalah cacat hukum dan tidak berdasar. Dengan…

Vivanews.com