Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Kamis, 12 Desember 2019 - 15:20 WIB

Bappenas: Ibu Kota Baru Akan Dipimpin City Manager

Kompas.com | Jumat, 29 November 2019 - 14:07 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di Jakarta, Jumat (29/11/2019)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di Jakarta, Jumat (29/11/2019)
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PNN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memaparkan, ibu kota negara baru tidak akan semuanya dibebaskan dari posisi otonomi daerah.

Sehingga, posisi pemimpin yang memimpin ibu kota baru bukanlah walikota, namun manajer perkotaan (city manager).

"Kan gini, (seluruh luas ibu kota baru) kan ada ada 250.000 hektar, 40.000 hektar itu wilayah ibu kota, government area, 6.000-nya restricted area. Sekarang yang mana menjadi kota pemerintahan itu yang dibebaskan dari posisi otonomi daerah," ujar Suharso di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Namun demikian, dirinya belum bisa memastikan di bagian yang memiliki pemerintahan otonomi dan yang tidak. Meski, Suharso menilai akan lebih baik jika pemerintahan otonomi di luar wilayah 40.000 hektar.

"Kalau menurut saya di luar 40.000 hektar itu boleh ada Pilkada karena 40.000 itu jadi buffer area, dan 6.000 itu akan terus meluar," jelas Suharso.

Berita Lainnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mantan Menkominfo Rudiantara jadi Dirut PLN

Ekbis 10 Desember 2019 - 16:02 WIB

Pastikan Rudiantara Jadi Bos PLN, Luhut: Di Kabinet Kerjanya Bagus

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunjuk Rudiantara menjadi Direktur Utama…

katadata.co.id

Bank Mandiri

Ekbis 08 Desember 2019 - 05:46 WIB

Chatib Basri Mau Turun Gunung, Erick Thohir: karena Percaya Saya

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan alasan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri bersedia menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank…

Tempo.co

Sinar Mas Land bersama The Jakarta Post dan PricewaterhouseCoopers selenggarakan sebuah diskusi bertajuk ‘’Outlook Kawasan Digital Hub Pada 2020’’ di BSD City.

Ekbis 07 Desember 2019 - 16:09 WIB

Digital Hub akan Berkontribusi Positif dalam Pengembangan Ekonomi Digital di BSD City

Sinar Mas Land menggandeng The Jakarta Post, dan Pricewaterhouse Coopers, firma audit terbesar di dunia untuk menelaah pengembangan Kawasan Digital Hub di BSD City.…

Menteri BUMN Erick Thohir/Foto: Agung Pambudhy

Ekbis 07 Desember 2019 - 13:58 WIB

Erick Thohir Pecat Semua Direktur Garuda yang Selundupkan Harley

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pagi tadi menggelar pertemuan dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Usai pertemuan…

detik.com

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Hukum 07 Desember 2019 - 07:52 WIB

KPK Temukan Aliran Duit Rp 100 Miliar ke Mantan Petinggi Garuda

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai ada aliran duit sejumlah Rp 100 miliar dalam kasus suap pembelian mesin pesawat oleh PT Garuda Indonesia.…

Tempo.co

Kementerian BUMN Minta Bea Cukai Usut Video Ferrari di Pesawat Garuda. Foto: dok. Istimewa

Ekbis 06 Desember 2019 - 21:10 WIB

Kementerian BUMN Minta Bea Cukai Usut Video Ferrari di Pesawat Garuda

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta komisaris untuk melakukan pemeriksaan atas viralnya video Ferrari di lambung pesawat Garuda Indonesia.…

detik.com

Foto: Ari Saputra

Ekbis 06 Desember 2019 - 18:03 WIB

Besok, Erick Thohir Telusuri Oknum Lain yang Terlibat Kasus Harley

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memecat Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara terkait kasus penyelundupan komponen Harley Davidson dan…

detik.com

Helmy Yahya

Nasional 05 Desember 2019 - 19:07 WIB

Dicopot dari Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya Melawan

Helmy Yahya menegaskan bahwa surat pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI) adalah cacat hukum dan tidak berdasar. Dengan…

Vivanews.com