Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Sabtu, 20 April 2019 - 21:49 WIB

Kivlan Zein Minta YLBHI Dibubarkan

Viva.co.id | Rabu, 20 September 2017 - 06:52 WIB

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein
Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein
Mantan Kepala Staf Kostrad ABRI, Kivlan Zein, meminta pemerintah membubarkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Menurutnya, YLBHI melanggar hukum layaknya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"LBH melawan hukum. HTI juga kan melawan hukum, ya dibubarkan. Kalau LBH melawan hukum, ya kami minta dibubarkan juga dong," kata Kivlan di Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 19 September 2017.
Ia pun menjelaskan, alasan dirinya meminta YLBHI dibubarkan karena seminar yang diadakan YLBHI tentang kasus 1965 adalah untuk meminta TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 dicabut dan PKI hidup kembali.

"Seminar meluruskan jalan sejarah yang ujung-ujungnya meminta TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 untuk dicabut dan PKI boleh hidup lagi," kata Kivlan.
Lebih lanjut, ia menambahkan, diskusi yang dilakukan YLBHI sudah diperingatkan pihak kepolisian. Namun, menurutnya, pihak YLBHI tetap menggelar acara tersebut dengan dalih acara kesenian.

"Saya bilang, 'udah lah, cukup lah, karena sudah dihentikan polisi pada hari Sabtu'. Tapi mereka tetap lanjutkan atau siapa sehingga rakyat marah. Waktu saya dengar ada yang keluar pakai lambang palu arit dari kantor LBH. Ada lagu-lagu yang dinyanyikan Genjer-Genjer. Itu lagu perangnya PKI ketika menyerang. Itu yang saya dengar," katanya.

Berita Lainnya

Hasil Hitung Cepat Sesuai Ekspektasi, Arus Modal Asing Mengalir Deras

Ekbis 19 April 2019 - 06:50 WIB

Hasil Hitung Cepat Sesuai Ekspektasi, Arus Modal Asing Mengalir Deras

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 25 poin atau 0,4 persen ke 6.507 di akhir perdagangan Kamis (18/4/2019). Sebanyak 206 saham naik, 212…

Kompas.com

Ilustrasi.

Opini 19 April 2019 - 05:22 WIB

Jangan Baper

Publik tiba-tiba heboh. Gara-gara ada tayangan di sebuah stasiun televisi nasional yang memperlihatkan keanehan. Ada tayangan hasil quick count dari sejumlah lembaga…

Ilustrasi penghitungan suara (Ari Saputra/detikcom)

Politik 19 April 2019 - 01:39 WIB

LSI Denny JA Klarifikasi Hasil QC Pilpres Sementara di Indosiar yang Viral

Jakarta - Lembaga survei LSI Denny JA memberi klarifikasi terkait hasil quick count (QC) sementara Pilpres 2019 yang ditayangkan di stasiun televisi Indosiar yang…

detik.com

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Politik 19 April 2019 - 00:46 WIB

Ekspresi Sandi Ramai Dibahas Warganet, Ini Kata Pakar Gestur

JAKARTA -- Warganet menyoroti ekspresi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut Sandiaga Salahuddin Uno selama mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto…

republika.co.id

Time to Say GOOD BYE

Ekbis 19 April 2019 - 00:06 WIB

Induk SCTV Sudah Rugi Rp 1,9 T Karena BBM

Jakarta - Mulai tanggal 31 Mei 2019, aplikasi pesan instan BBM, yang dulunya bernama Blackberry Messenger, akan resmi setop beroperasi di Indonesia. BBM harus tutup…

detik.com

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik.

Politik 16 April 2019 - 23:32 WIB

Tangkap Timses M Taufik, Gerindra Sebut Polisi Langkahi Aturan

Partai Gerakan Indonesia Raya menilai, Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Jakarta Utara telah melangkahi aturan dalam melakukan operasi tangkap tangan terhadap…

Viva.co.id

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja (kiri), anggota Bawaslu M. Afifudin, Ketua Bawaslu Abhan, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar ketika akan menggelar konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (16-4-2019). (Foto: Asep Firmansyah)

Politik 16 April 2019 - 18:32 WIB

Bawaslu rekomendasikan PSU dan penggantian PPLN Kuala Lumpur

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) dan penggantian Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud di Festival Janadriyah, Riyadh, periode lalu.

Ekbis 15 April 2019 - 11:06 WIB

Jokowi dan Raja Salman Sepakati Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi

VIVA – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana beribadah umrah di Mekah, Arab Saudi. Di sana, Presiden bahkan diundang khusus oleh Raja Arab Saudi, Salman…

Viva.co.id