Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Kamis, 18 Oktober 2018 - 08:19 WIB

DPR Sahkan Perpu Ormas meski Fraksi Gerindra, PKS, PAN Menolak

Tempo.co | Selasa, 24 Oktober 2017 - 19:01 WIB

Suasana sidang paripurna DPR RI dengan agenda mengambil persetujuan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan absen rapat ini dihadiri 328 anggota. Jakarta, 24 Oktober 2017
Suasana sidang paripurna DPR RI dengan agenda mengambil persetujuan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan absen rapat ini dihadiri 328 anggota. Jakarta, 24 Oktober 2017
Jakarta - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini tercapai lewat mekanisme voting yang dilakukan setelah lobi-lobi antarfraksi tidak menemui kesepakatan.

Sidang paripurna sempat diskors sekitar dua jam untuk memberikan kesempatan fraksi-fraksi saling melobi. Pasalnya dari sepuluh fraksi yang ada tiga diantaranya yang menyatakan menolak.

"Dari hasil lobi belum dicapai musyawarah, maka telah disepakati pengambilan keputusan berdasarkan voting," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.


Fadli menjelaskan voting dilakukan per fraksi. Berdasarkan daftar hadir anggota yang dibacakan Fadli, sidang paripurna kali ini diikuti oleh 445 anggota.

Hasilnya adalah tiga fraksi menyatakan menolak, yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara itu, tujuh fraksi lainnya menyatakan setuju.

"Kita telah mendapatkan hasil bahwa dari anggota yang hadir, 314 setuju dan 131 tidak setuju. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan berbagai catatan dari fraksi maka rapat menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang," ucapnya.

Berita Lainnya

All New Honda Brio world premiere di GIIAS 2018. 2 Agustus 2018. TEMPO/Wawan Priyanto.

Otomotif 18 Oktober 2018 - 06:32 WIB

Dimensi All New Honda Brio Kini Lebih Besar, Ini Penjelasannya

Salah satu ubahan paling mencolok dari All New Honda Brio adalah dimensinya. Bodi didesain lebih bongsor agar mampu menciptakan ruang kabin yang luas. Large Project…

Tempo.co

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan pada Selasa, 16 Oktober 2018

Hukum 18 Oktober 2018 - 06:25 WIB

KPK Duga Bupati Bekasi Disuap untuk Dapatkan IMB Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir suap kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat dinas Kabupaten Bekasi bertujuan untuk penerbitan…

Tempo.co

Chow Yun Fat

Hiburan 17 Oktober 2018 - 00:14 WIB

Cuma Rp1,5 Juta per Bulan, Ini Hidup Sederhana Aktor Terkaya Hong Kong

Chow Yun Fat, aktor legendaris asal Hong Kong yang punya sejumlah film blockuster rupanya tak mengincar hidup mewah. Chow Yun Fat dikabarkan akan menyumbangkan…

Viva.co.id

Tersangka selaku Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tiba di kantor KPK, Jakarta

Politik 16 Oktober 2018 - 16:25 WIB

Tersangka Suap Meikarta, Neneng Dipecat dari Tim Kampanye Jokowi-Maruf

Partai Golkar mengambil keputusan kepada kadernya Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi nonaktif, menyusul tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Neneng…

Viva.co.id

Petinggi Lippo Group Billy Sindoro ditahan KPK. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Hukum 16 Oktober 2018 - 16:18 WIB

Bos Lippo Billy Sindoro Ditahan KPK Terkait Suap Meikarta

Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10). Billy merupakan tersangka suap terkait izin…

cnnindonesia.com

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin

Hukum 16 Oktober 2018 - 00:04 WIB

KPK Tetapkan Bupati Bekasi sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka. Neneng diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek…

Kompas.com

Peluru mengenai tenaga ahli dari anggota DPR, Bambang Heri.

Nasional 15 Oktober 2018 - 17:13 WIB

Gedung DPR Ditembak, Peluru Tembus Jilbab Tenaga Ahli

Dua ruangan anggota DPR ditembak orang tak dikenal, Senin, 15 Oktober 2018. Pertama adalah ruang 1313 milik Bambang Heri dari Fraksi Partai Golkar. Kedua adalah…

Viva.co.id

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan

Hukum 14 Oktober 2018 - 15:23 WIB

IndonesiaLeaks Tantang Pihak yang Sebut Skandal Buku Merah Hoax

Inisiator IndonesiaLeaks menegaskan, laporan tentang 'buku merah' yang mengungkap dugaan suap kepada Kapolri Tito Karnavian, bukanlah berita bohong atau hoax seperti…

Viva.co.id