Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Senin, 23 September 2019 - 10:06 WIB

DPR Sahkan Perpu Ormas meski Fraksi Gerindra, PKS, PAN Menolak

Tempo.co | Selasa, 24 Oktober 2017 - 19:01 WIB

Suasana sidang paripurna DPR RI dengan agenda mengambil persetujuan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan absen rapat ini dihadiri 328 anggota. Jakarta, 24 Oktober 2017
Suasana sidang paripurna DPR RI dengan agenda mengambil persetujuan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan absen rapat ini dihadiri 328 anggota. Jakarta, 24 Oktober 2017
Jakarta - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini tercapai lewat mekanisme voting yang dilakukan setelah lobi-lobi antarfraksi tidak menemui kesepakatan.

Sidang paripurna sempat diskors sekitar dua jam untuk memberikan kesempatan fraksi-fraksi saling melobi. Pasalnya dari sepuluh fraksi yang ada tiga diantaranya yang menyatakan menolak.

"Dari hasil lobi belum dicapai musyawarah, maka telah disepakati pengambilan keputusan berdasarkan voting," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.


Fadli menjelaskan voting dilakukan per fraksi. Berdasarkan daftar hadir anggota yang dibacakan Fadli, sidang paripurna kali ini diikuti oleh 445 anggota.

Hasilnya adalah tiga fraksi menyatakan menolak, yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara itu, tujuh fraksi lainnya menyatakan setuju.

"Kita telah mendapatkan hasil bahwa dari anggota yang hadir, 314 setuju dan 131 tidak setuju. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan berbagai catatan dari fraksi maka rapat menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang," ucapnya.

Berita Lainnya

Tampilan SIM baru yang digadang-gadang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran e-money beredar di aplikasi pesan WhatsApp pada Rabu (21/8/2019)(WhatsApp)

Nasional 22 September 2019 - 08:33 WIB

Pagi Ini Smart SIM Resmi Diluncurkan

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan terobosan dengan menghadirkan Smart Surat Izin Mengemudi (SIM) atau SIM Pintar, untuk pengguna kendaraan bermotor…

Kompas.com

Sukanto tanoto

Nasional 21 September 2019 - 05:51 WIB

Lahan Ibu Kota Baru Disebut Milik Sukanto Tanoto, Siapakah Dia?

Beredar kabar bahwa lahan yang nantinya dijadikan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur adalah milik perusahaan Sukanto Tanoto. Hal tersebut dibenarkan oleh…

Sukanto tanoto

Pada Kejuaraan Dunia ini, Indonesia berhasil meraih 1 Emas, 1 Perak dan 1 Perunggu di Vrsac, Serbia.

Olahraga 19 September 2019 - 18:19 WIB

Paralayang Indonesia meraih medali emas di Vrsac, Serbia

Kegiatan ini merupakan Kejuaraan Dunia Paralayang kategori tertinggi (Cat-1), yang dilaksanakan setiap 2 tahun 1 kali, dimana para atlit yang hadir merupakan wakil…

Demo di Malang, menentang revisi UU KPK. - Antara

Hukum 19 September 2019 - 09:32 WIB

Korupsi di Bawah Rp1 Miliar Dilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan bisa menangani kasus suap yang melibatkan penyelenggara negara dengan nilai di bawah Rp1 miliar sampai ke penuntutan…

Viva.co.id

Menpora Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Hukum 19 September 2019 - 08:01 WIB

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka

KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. "IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga…

cnnindonesia.com

Ilustrasi Rapat paripurna DPR RI. (CNN Indonesia/ Ramadhan Rizki Saputra).

Hukum 18 September 2019 - 10:54 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakat Permudah Bebas Bersyarat Koruptor

Komisi Hukum DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ke Rapat Paripurna dalam waktu dekat. Kesepakatan…

cnnindonesia.com

Bawang goreng telah menjadi icon bisnis kota Palu

Artikel 15 September 2019 - 19:41 WIB

Icon Bisnis

Saya sebut bawang goreng sebagai icon bisnis kota Palu karena semua kawan saya di Palu menjawab itu. Berarti bawang goreng identik dengan kota Palu.

Nota Kesepahamanan (MoU) strategis antara Sinar Mas Land dan Microsoft untuk BSD City akan membangun inisiatif ekosistem digital untuk smart city.

Ekbis 13 September 2019 - 11:06 WIB

Sinar Mas Land Pelopori Konsep Smart City di Indonesia bersama Microsoft

Sinar Mas Land bekerja sama dengan Microsoft dalam mengubah kota mandiri terbesarnya, BSD City menjadi the first integrated smart digital city.