Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Minggu, 17 Februari 2019 - 22:30 WIB

Anies Baswedan Dinilai Keliru Bedakan TGUPP dengan Staf Ahok

Tempo.co | Kamis, 23 November 2017 - 20:18 WIB

Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Anies Baswedan saat berkunjung ke Kantor Tempo, Jakarta, 21 April 2017.
Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Anies Baswedan saat berkunjung ke Kantor Tempo, Jakarta, 21 April 2017.
Jakarta - Tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa staf gubernur era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat Gubernur DKI dibiayai swasta belakangan mengungkap fakta baru.

Menurut bekas anggota staf Ahok, Nathanael Ompusunggu, staf gubernur berbeda dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). "Kalau TGUPP berisi Pegawai Negeri Sipil eselon dua," ujar dia ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 22 November 2017.

Nael, begitu dia biasa disapa, menuturkan anggota TGUPP ditunjuk berdasarkan surat keputusan (SK) gubernur. Dengan begitu, kegiatan TGUPP, termasuk gaji anggotanya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan staf gubernur era Ahok bekerja berdasarkan kontrak kerja Gubernur Ahok dengan individu-individu non PNS yang dinilai cakap.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan staf gubernur semasa kepemimpinan Ahok dibiayai swasta."Anda cek saja di berita-berita. Dulu (staf gubernur) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik anda bandingkan dan lihat, dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 21 November 2017.

Pernyataan pedas bagi Ahok itu menjawab pers yang menanyakan anggaran penyelenggaraan tugas TGUPP dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 28,5 miliar. Angka itu 14 kali lipat dari dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang ditentukan sebelumnya yakni Rp 2,3 miliar. Dalam RKPD 2018, honorarium anggota TGUPP yang diajukan Rp 1,9 miliar per bulan.

Menurut Anies Baswedan, memang setiap orang yang bekerja untuk membantu gubernur menyusun kebijakan harus dibiayai pemerintah daerah.

Penjelasan Nael diperkuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika. Dia juga membantah bahwa anggota TGUPP era Ahok dibiayai pihak swasta. Agus mengatakan, gaji setiap anggota TGUPP yang memiliki SK pengangkatan dari gubernur pasti berasal dari APBD.

"TGUPP enggak (dibiayai swasta), lah," katanya kepada Friski Riana dari Tempo pada Rabu, 22 November 2017.

Berita Lainnya

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima pendiri sekaligus CEO Bukalapak.com Achmad Zaky (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Nasional 16 Februari 2019 - 11:59 WIB

CEO Bukalapak sampaikan permintaan maaf ke Presiden Jokowi

Pendiri dan CEO Bukalapak Ahmad Zaky secara pribadi menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo soal cuitan di akun Twitternya beberapa waktu lalu.…

Antaranews.com

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto.

Hukum 15 Februari 2019 - 21:02 WIB

MA Sahkan Pembubaran HTI, Tolak Kasasi

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Putusan itu tertanggal Kamis 14 Februari 2019. Perkara nomor 27 K/TUN/2019 itu diadili oleh ketua…

Viva.co.id

Utang luar negeri naik menjadi Rp5.312 triliun

Ekbis 15 Februari 2019 - 20:09 WIB

Utang luar negeri naik menjadi Rp5.312 triliun

Utang luar negeri Indonesia naik 6,9 persen secara tahun ke tahun pada akhir triwulan IV 2018 menjadi 376,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp5.312 triliun (asumsi…

Antaranews.com

Ekonom senior Indef Faisal Basri. (ANTARA News/Ade Irma Junida)

Ekbis 14 Februari 2019 - 20:57 WIB

Indef: jalan tol bukan solusi turunkan biaya logistik

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebut jalan tol bukanlah solusi efektif untuk menurunkan biaya logistik.…

Antaranews.com

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Politik 14 Februari 2019 - 15:20 WIB

Fahri Hamzah Minta Pemerintah Klarifikasi Kabar Prabowo Dilarang Salat

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, ikut menyoroti soal Capres RI nomor 02 Prabowo Subianto yang dilarang salat Jumat di salah satu masjid di kota Semarang. Fahri…

Viva.co.id

Foto: Jeremy Teti (Pinkan Anggraini/detikHOT)

Hiburan 13 Februari 2019 - 00:16 WIB

Jeremy Teti Suka Wanita Seperti Yeyen Lydia, Karena Seksi?

Jeremy Teti mengungkapkan sosok wanita idamannya. Eks pembawa berita itu menyebutkan satu nama artis Indonesia yang dinilai masuk kriterianya, yakni artis Yeyen…

detik.com

Department Head CSR BSD City – Idham Muchlis (keempat dari kiri) memberikan beasiswa coding kepada orang tua penerima beasiswa (keenam dari kanan).

Teknologi 10 Februari 2019 - 18:17 WIB

Sinar Mas Land Bersama Techpolitan Berikan Program Beasiswa Coding

Sinar Mas Land bersama Techpolitan memberikan program beasiswa Coding kepada warga sekitar BSD City untuk dilatih menjadi programmer handal.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai konsolidasi dengan kader di kantor Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Jatim di Surabaya pada Sabtu malam, 9 Februari 2019.

Politik 10 Februari 2019 - 06:56 WIB

Surya Paloh Anggap Wajar Prabowo Sebut Pemerintahan Jokowi Salah Arah

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menganggap wajar kritik calon presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu bahwa arah kebijakan pemerintah sejak Orde Baru…

Viva.co.id