Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Sabtu, 22 September 2018 - 02:12 WIB

Anies Baswedan Dinilai Keliru Bedakan TGUPP dengan Staf Ahok

Tempo.co | Kamis, 23 November 2017 - 20:18 WIB

Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Anies Baswedan saat berkunjung ke Kantor Tempo, Jakarta, 21 April 2017.
Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Anies Baswedan saat berkunjung ke Kantor Tempo, Jakarta, 21 April 2017.
Jakarta - Tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa staf gubernur era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat Gubernur DKI dibiayai swasta belakangan mengungkap fakta baru.

Menurut bekas anggota staf Ahok, Nathanael Ompusunggu, staf gubernur berbeda dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). "Kalau TGUPP berisi Pegawai Negeri Sipil eselon dua," ujar dia ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 22 November 2017.

Nael, begitu dia biasa disapa, menuturkan anggota TGUPP ditunjuk berdasarkan surat keputusan (SK) gubernur. Dengan begitu, kegiatan TGUPP, termasuk gaji anggotanya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan staf gubernur era Ahok bekerja berdasarkan kontrak kerja Gubernur Ahok dengan individu-individu non PNS yang dinilai cakap.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan staf gubernur semasa kepemimpinan Ahok dibiayai swasta."Anda cek saja di berita-berita. Dulu (staf gubernur) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik anda bandingkan dan lihat, dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 21 November 2017.

Pernyataan pedas bagi Ahok itu menjawab pers yang menanyakan anggaran penyelenggaraan tugas TGUPP dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 28,5 miliar. Angka itu 14 kali lipat dari dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang ditentukan sebelumnya yakni Rp 2,3 miliar. Dalam RKPD 2018, honorarium anggota TGUPP yang diajukan Rp 1,9 miliar per bulan.

Menurut Anies Baswedan, memang setiap orang yang bekerja untuk membantu gubernur menyusun kebijakan harus dibiayai pemerintah daerah.

Penjelasan Nael diperkuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika. Dia juga membantah bahwa anggota TGUPP era Ahok dibiayai pihak swasta. Agus mengatakan, gaji setiap anggota TGUPP yang memiliki SK pengangkatan dari gubernur pasti berasal dari APBD.

"TGUPP enggak (dibiayai swasta), lah," katanya kepada Friski Riana dari Tempo pada Rabu, 22 November 2017.

Berita Lainnya

Bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengikuti upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2018 di Kampus Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta Pusat, Jumat (17/8/2018).

Politik 21 September 2018 - 00:36 WIB

Tommy dan Titiek Soeharto Masuk dalam Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya…

Kompas.com

Bupati Purbalingga, Tasdi terkena Operasi Tangkap Tangan KPK

Hukum 20 September 2018 - 00:31 WIB

Uang Suap Bupati Purbalingga Diduga untuk Dana Kampanye Pilgub Jateng Oleh Dusep Malik,

Bupati Pubalingga, Tasdi mengungkapkan bahwa uang suap yang dia terima digunakan untuk kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilgub Jawa Tengah.…

Viva.co.id

Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan).

Politik 19 September 2018 - 18:39 WIB

Kubu Prabowo Pakai Tagar Baru #2019PrabowoSandi

Kubu pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno kembali mendeklarasikan tanda pagar atau tagar dukungan kepada pasangan itu. Kali…

Viva.co.id

Gubernur NTB periode 2018-2023, Zulkieflimansyah, saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 19 September 2018. TEMPO/Subekti.

Politik 19 September 2018 - 15:14 WIB

Gubernur NTB Zulkieflimansyah Ogah Jadi Timses Jokowi

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menyatakan tidak mau menjadi anggota tim sukses kubu mana pun dalam pemilihan presiden 2019. Prioritas utama saat…

Tempo.co

Tekan Defisit Perdagangan, Pemerintah Genjot Ekspor Batubara dan CPO

Ekbis 19 September 2018 - 00:33 WIB

Tekan Defisit Perdagangan, Pemerintah Genjot Ekspor Batubara dan CPO

Pemerintah berupaya mengurangi defisit transaksi perdagangan dengan menggenjot ekspor sumber daya alam seperti batubara yang harganya saat ini tengah dalam tren…

Ipotnews.com

Geram Dengan Impor, Otto Hasibuan Ajak Advokat Pejuang Bela Rizal Ramli

Politik 17 September 2018 - 14:40 WIB

Geram Dengan Impor, Otto Hasibuan Ajak Advokat Pejuang Bela Rizal Ramli

Partai Nasdem melayangkan somasi kepada ekonom senior Dr Rizal Ramli. RR, sapaannya, dituding partai besutan Surya Paloh itu telah menyebar fitnah. Partai Nasdem…

Rmol.co

Politikus Syahrul Yasin Limpo (kiri) dan Taufik Basari (kanan) di Polda Metro Jaya. (Kanavino/detikcom)

Politik 17 September 2018 - 14:10 WIB

Somasi soal Surya Paloh Tak Direspons, NasDem Polisikan Rizal Ramli

Partai NasDem melaporkan mantan Menko Maritim Rizal Ramli (RR) ke Polda Metro Jaya. Rizal dituding telah mencemarkan nama baik Ketum NasDem Surya Paloh lewat pernyataannya…

detik.com

Calon Presiden RI Prabowo Subianto (tengah), saat konferensi pers Sidang Pleno Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu, 16 September 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat

Politik 17 September 2018 - 06:44 WIB

Begini Arahan Rizieq Shihab untuk Pemenangan Prabowo - Sandiaga

Jakarta - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyampaikan sejumlah arahan kepada peserta Ijtima Ulama II. Arahan itu didengungkannya melalui pesan…

Tempo.co