Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Newslink.co.id - Sumber informasi terpercaya

Sabtu, 17 November 2018 - 02:50 WIB

Anies Baswedan Dinilai Keliru Bedakan TGUPP dengan Staf Ahok

Tempo.co | Kamis, 23 November 2017 - 20:18 WIB

Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Anies Baswedan saat berkunjung ke Kantor Tempo, Jakarta, 21 April 2017.
Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Anies Baswedan saat berkunjung ke Kantor Tempo, Jakarta, 21 April 2017.
Jakarta - Tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa staf gubernur era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat Gubernur DKI dibiayai swasta belakangan mengungkap fakta baru.

Menurut bekas anggota staf Ahok, Nathanael Ompusunggu, staf gubernur berbeda dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). "Kalau TGUPP berisi Pegawai Negeri Sipil eselon dua," ujar dia ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 22 November 2017.

Nael, begitu dia biasa disapa, menuturkan anggota TGUPP ditunjuk berdasarkan surat keputusan (SK) gubernur. Dengan begitu, kegiatan TGUPP, termasuk gaji anggotanya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan staf gubernur era Ahok bekerja berdasarkan kontrak kerja Gubernur Ahok dengan individu-individu non PNS yang dinilai cakap.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan staf gubernur semasa kepemimpinan Ahok dibiayai swasta."Anda cek saja di berita-berita. Dulu (staf gubernur) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik anda bandingkan dan lihat, dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 21 November 2017.

Pernyataan pedas bagi Ahok itu menjawab pers yang menanyakan anggaran penyelenggaraan tugas TGUPP dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 28,5 miliar. Angka itu 14 kali lipat dari dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang ditentukan sebelumnya yakni Rp 2,3 miliar. Dalam RKPD 2018, honorarium anggota TGUPP yang diajukan Rp 1,9 miliar per bulan.

Menurut Anies Baswedan, memang setiap orang yang bekerja untuk membantu gubernur menyusun kebijakan harus dibiayai pemerintah daerah.

Penjelasan Nael diperkuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika. Dia juga membantah bahwa anggota TGUPP era Ahok dibiayai pihak swasta. Agus mengatakan, gaji setiap anggota TGUPP yang memiliki SK pengangkatan dari gubernur pasti berasal dari APBD.

"TGUPP enggak (dibiayai swasta), lah," katanya kepada Friski Riana dari Tempo pada Rabu, 22 November 2017.

Berita Lainnya

Sejumlah mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 November 2018.

Ekbis 16 November 2018 - 00:05 WIB

Ada Investor Berminat Suntik Dana, Apakah Merpati akan Diprivatisasi?

Peluang PT Merpati Nusantara Airlines untuk beroperasi kembali terbuka setelah Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaian permohonan Penundaan Kewajiban…

Viva.co.id

Test drive MINI Cooper Countryman di Tangerang, 13 November 2018. Tempo/Muhammad Kurnianto

Otomotif 14 November 2018 - 06:46 WIB

Akselerasi MINI Cooper Baru 6,7 Detik, Simak Speknya dan Harganya

MINI meluncurkan empat kendaraan terbarunya yakni new MINI Cooper 3 Door, new MINI Cooper S 3 Door, new MINI Cooper 5 Door, New MINI Cooper Countryman rakitam lokal…

Tempo.co

Yanto Suryawan - Head of Marketing Digital Hub, Sinar Mas Land, sedang menjelaskan BSD City yang bertransformasi menjadi Smart City & proyek Digital Hub, BSD City.

Ekbis 14 November 2018 - 06:27 WIB

Bengkel Animasi Bersama Sinar Mas Land dan Intel Selenggarakan Indonesian CG Heroes.

Hadir pakar animasi ternama seperti Ronny Gani – Senior Animator Film Avengers: Infinity War, Rini Sugianto – Senior Animator Film The Hobbit: The Desolation…

Letkol CKM dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, dokter Spesialis radiologi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Dok.TEMPO/ Jacky Rachmansyah\

Nasional 13 November 2018 - 00:44 WIB

Warga Vietnam Terapi Cuci Otak, Dokter Terawan: Datangkan Devisa

Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto, Mayor Jenderal Terawan Agus Putranto atau Dokter Terawan mengatakan, metode Medical Digital Substraction Angiogram…

Tempo.co

Presiden Jokowi berbincang dengan sejumlah pedagang saat melakukan blusukan ke Pasar Anyar, di Kota Tangerang, Banten, Ahad, 4 November 2018. Foto: Biro Pers Setpres.

Politik 09 November 2018 - 12:52 WIB

Usai Sindir Politikus Sontoloyo, Jokowi Sebut Politik Genderuwo

Jakarta - Usai polemik ihwal politikus sontoloyo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir aksi para politikus yang gemar menyebar propaganda menakutkan. Jokowi…

Tempo.co

Monik William – Deputy Group CEO Sinar Mas Land bersama dengan Nariman Prasetyo – Direktur Utama PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di BSD City (8/11).

Ekbis 09 November 2018 - 06:34 WIB

Sinar Mas Land dan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Akan Bangun Rusunami Sederhana di BSD City

Rusunami tersebut akan dibangun di BSD City, mengusung konsep hunian yang sederhana namun berkualitas dengan harga terjangkau. Rusunami ini memiliki akses strategis…

Aktivitas Hasan Sentot menyalurkan sedekah nasi bungkus dari para donatur dengan sasaran fakir miskin disekitar kota Surabaya.

Ekbis 07 November 2018 - 12:36 WIB

Mantan Wartawan Ini Geluti Layanan Sedekah Nasi Bungkus

Surabaya - Berusaha sambil beribadah. Mungkinkah? Ini yang sekarang dilakukan Hasan Sentot, mantan wartawan SCTV di Surabaya. Pria kelahiran Banyuwangi ini punya…

ngopibareng.id

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Politik 06 November 2018 - 13:01 WIB

PBB Belum Tentukan Sikap Dukungan ke Jokowi-Maruf di Pilpres 2019

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amien untuk Pemilihan Presiden 2019. Meski begitu PBB belum menyatakan…

Viva.co.id